20 Provinsi Alami Peningkatan Indeks Demokrasi

PADA tahun 2018 sebanyak 20 Provinsi mengalami peningkatan poin Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dibanding tahun 2017. Provinsi dengan peningkatan terbesar ialah Aceh.

Pada tahun 2018, peningkatan poin IDI Aceh sebesar 9,04 poin. "Di Aceh, peningkatan IDI ini dipengaruhi terutama oleh aspek Lembaga Demokrasi yang juga meningkat sebanyak 16,20 poin," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Suhariyanto dalam rilis temuannya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (29/7).

Selain Aceh, provinsi lainnya dengan peningkatan poin terbesar ialah Nusa Tenggara Timur. Di provinsi itu, aspek yang memengaruhi peningkatan IDI-nya ialah aspek kebebasan sipil yang juga meningkat 14,31 poin.

"Di 2017, Nusa Tenggara Timur hanya memiliki poin IDI sebesar 75,51. Sedangkan di 2018 poinnya menjadi 82,32. Artinya poinnya meningkat sebanyak 6,81 poin," jelas Suhariyanto.

Kemudian Sulawesi Tenggara menjadi provinsi ketiga dengan peningakatan IDI terbesar ketiga. Pada 2017, Sulawesi Tenggara memiliki poin IDI sebesar 68,51 dan meningkat menjadi 74,32 di 2018.

Meski mengalami peningkatan, Sulawesi Tenggara masih dikategorikan sebagai provinsi yang IDI-nya sedang.

"Kategori IDI baik itu apabila poinnya lebih dari 80, kategori sedang bila poinnya 60 sampai dengan 80. Dan yang masuk kategori buruk, memiliki poin kurang dari 60," terang Suhariyanto.

Dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang masuk ke dalam kategori IDI-nya buruk. Pasalnya, di tahun 2017 Papua Barat memiliki poin sebesar 62,76 dan masuk kategori sedang, kemudian di tahun 2018, poin itu merosot menjadi 58,29.

"Sebetulnya kalau kita lihat per aspek, yang paling tajam itu aspek kebebasan sipil, lembaga demokrasinya agak turun, tidak sebagus provinsi lain," imbuh Suhariyanto.

"Selain itu, masih ada kasus ancaman dari aparat pemrintah ke masyarakat dalam kebebasan berpendapat dan berserikat, kemudian ada juga masyarakat ke masyarakat. Ancaman itu yang mengganggu di Papua Barat," lanjutnya.

Papua Barat merupakan satu dari 14 provinsi yang mengalami tren penurunan poin IDI di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 6,68 poin.

Diikuti oleh Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan penurunan poin masing-masing sebanyak 5,41 dan 4,85 poin.

"Penurunan IDI Jambi terutama dipengaruhi oleh aspek kebebasan sipil yang turun sebanyak 13,93 poin. Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh aspek hak-hak politik yang poinnya turun sebanyak 6,23," tukas Suhariyanto.

Soal penurunan aspek hak-hak politik, ia mengaku tidak menelusuri lebih jauh penyebabnya. Namun, dari indikator yang didapat, ia melihat jumlah kritik dan masukan masyarakat ke penyelenggara negara menurun.

"Itu yang perlu ditelusuri penyebabnya apa, bisa jadi karena peraturan sudah bagus atau ada hambatan dalam penyaluran, karena kasus di berbagai daerah bisa beda-beda," pungkas Suhariyanto. (OL-4)