Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKET pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2023 diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Amanan Nasional (PAN) Eddy Soeparno akan lebih berwarna dan tidak berpatokan pada koialisi partai politik pada Pilpres 2019 lalu.
Ia menegaskan, paket pimpinan MPR yang diajukan nanti akan menunjuukan betapa cairnya hubungan antar-parpol. Berbeda dengan penentuan posisi menteri dalam kabinet yang sifatnya lebih ketat.
"Saya kira nanti sifatnya akan sangat cair, Komunikasi politik intas partai itu tidak serta-merta berpedoman kepada eks 01 maupun eks 02," tutur Eddy saat dihubungi Minggu (28/7).
Komunikasi antar-partai pun, ungkap Eddy berlangsung dengan cair dan tidak eksklusif. Sehingga tak menutup kemungkinan ada paket pimpinan MPR yang mengakoimodasi parpol pendukung capres 01 dan 02.
Eddy menilai posisi pimpinan MPR sebagai satu posisi yang sangat penting. Salah satunya berkaitan dengan isu-isu kenegaraan dan ketatanegaraan, khusunya konstitusi maupun ideologi negara yang dibicarakan di MPR.
Baca juga : NasDem: Pimpinan Paket MPR Ditetapkan Melalui Resolusi Konsensus
"Posisi pimpinan MPR sangat penting untuk pembahasan agenda MPR dan juga profil daripada partai. Karena meraka mereka akan aktif terlibat di posisi pimpinan untuk membahas isu isu yang sangat fundamental seperti konstitusi dan tata negara," jelas Eddy.
"Jangan dianggap MPR itu seremonial saja, tidak seperti itu. Saya kira peran yang dimainkan oleh MPR itu juga sangat sentral," imbuh Eddy.
Lebih lanjut Eddy berpendapat dengan situasi yang sangat cair di parlemen saat ini yang memungkinkan munculnya paket pimpinan lintas partai dapat juga diartikan sebagai simbol rekonsiliasi.
Menurutnya pembicaraan dan komunikasi di parlemen memiliki tradisi yang jauh lebih cair dibandingkan pembahasan posisi di eksekutif. Pembicaraan di eksekutif akan lebih kaku karena ada rasa sebagai pemenang pemilu, dan hal tersebut sangat wajar terjadi.
"Itu kita maklumi saja kok, tetapi untuk posisi MPR saya kira semua pihak akan bekerja keras," pungkas Eddy. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved