Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKET pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2023 diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Amanan Nasional (PAN) Eddy Soeparno akan lebih berwarna dan tidak berpatokan pada koialisi partai politik pada Pilpres 2019 lalu.
Ia menegaskan, paket pimpinan MPR yang diajukan nanti akan menunjuukan betapa cairnya hubungan antar-parpol. Berbeda dengan penentuan posisi menteri dalam kabinet yang sifatnya lebih ketat.
"Saya kira nanti sifatnya akan sangat cair, Komunikasi politik intas partai itu tidak serta-merta berpedoman kepada eks 01 maupun eks 02," tutur Eddy saat dihubungi Minggu (28/7).
Komunikasi antar-partai pun, ungkap Eddy berlangsung dengan cair dan tidak eksklusif. Sehingga tak menutup kemungkinan ada paket pimpinan MPR yang mengakoimodasi parpol pendukung capres 01 dan 02.
Eddy menilai posisi pimpinan MPR sebagai satu posisi yang sangat penting. Salah satunya berkaitan dengan isu-isu kenegaraan dan ketatanegaraan, khusunya konstitusi maupun ideologi negara yang dibicarakan di MPR.
Baca juga : NasDem: Pimpinan Paket MPR Ditetapkan Melalui Resolusi Konsensus
"Posisi pimpinan MPR sangat penting untuk pembahasan agenda MPR dan juga profil daripada partai. Karena meraka mereka akan aktif terlibat di posisi pimpinan untuk membahas isu isu yang sangat fundamental seperti konstitusi dan tata negara," jelas Eddy.
"Jangan dianggap MPR itu seremonial saja, tidak seperti itu. Saya kira peran yang dimainkan oleh MPR itu juga sangat sentral," imbuh Eddy.
Lebih lanjut Eddy berpendapat dengan situasi yang sangat cair di parlemen saat ini yang memungkinkan munculnya paket pimpinan lintas partai dapat juga diartikan sebagai simbol rekonsiliasi.
Menurutnya pembicaraan dan komunikasi di parlemen memiliki tradisi yang jauh lebih cair dibandingkan pembahasan posisi di eksekutif. Pembicaraan di eksekutif akan lebih kaku karena ada rasa sebagai pemenang pemilu, dan hal tersebut sangat wajar terjadi.
"Itu kita maklumi saja kok, tetapi untuk posisi MPR saya kira semua pihak akan bekerja keras," pungkas Eddy. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved