Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Koalisi Pemerintah Rembukkan Capim MPR

Putri Rosmalia Octaviyani
26/7/2019 08:30
Koalisi Pemerintah Rembukkan Capim MPR
Pertemuan Empat Ketua umumPartai dalam rangka menjaga soliditas di antara anggota koalisi.(MI/MOHAMAD IRFAN)

PARTAI-PARTAI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja masih akan melakukan musyawarah untuk menentukan paket pimpinan MPR. Sejauh ini belum ada kesepakatan kendati empat parpol, yakni Golkar, PKB, PPP, dan NasDem, menggelar pertemuan beberapa hari lalu.

Sekjen NasDem Johnny G Plate mengemukakan hal itu, di Jakarta, kemarin.  "Belum ada. Formasi pimpinan ketuanya siapa, wakilnya siapa. Kami akan bicarakan lebih lanjut dan itu dalam suasana persahabatan yang kuat."

Ia membantah pertemuan antara 4 partai KIK tanpa PDIP karena ada kerenggangan di KIK. Ia mengatakan pertemuan dilakukan hanya untuk mempersolid KIK.

"Yang jelas tidak ada pembicaraan soal nama-nama calon Ketua MPR dalam pertemuan empat ketua umum partai itu," ujar Johnny.

Dalam musyawarah KIK nanti, setiap partai akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan MPR. Dari situ diharapkan akan bisa terbentuk paket pimpinan MPR yang ideal.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan menambahkan posisi MPR yang strategis membutuhkan diskusi internal yang mendalam soal koalisi.

"Itu semua akan dibahas di dalam koalisi. Tentu saya tidak bisa berandai-andai karena proses yang sangat strategis ini pasti akan dibicarakan di internal koalisi," tutur Ace.

Ace juga meminta agar pertemuan empat ketua umum tidak dipertentangkan dengan pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subiyanto. Ia meyakini pertemuan Megawati-Prabowo itu belum membicarakan hal-hal lebih jauh daripada silaturahim politik di antara dua elite bangsa.

Partai Gerindra pun membantah bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati dilakukan untuk membahas jatah pimpinan MPR. Ketua DPP Gerindra Sodik

Mudjahid mengatakan pertemuan itu merupakan bentuk silaturahim yang tidak seharusnya diartikan sebagai negosiasi pembagian kekuasaan.

"Tidak, sama sekali tidak (memberi proposal untuk ketua MPR)," ujar Sodik, ketika dihubungi Media indonesia, kemarin.

Sodik menekankan rekonsiliasi bagi Gerindra bukan momen untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Namun, membahas dan memberikan pandangan soal program dan kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah ke depan.

Meski begitu, Sodik meng-akui Gerindra memang membidik kursi ketua MPR. Kombinasi yang ideal di parlemen dinilainya akan bisa tercipta bila Gerindra mengisi kursi ketua MPR dan PDIP mengisi kursi ke-tua DPR.

Selain itu, Gerindra juga memiliki kader-kader yang mumpuni untuk menjadi ketua MPR. "Banyak, ada Fadli Zon, Ahmad Muzani, Sumfi Dasco, Eddy Prabowo, dan lain-lain," ujar Sodik.

Tidak nyaman
Dalam menanggapi isu manuver Gerindra, PKS berpendapat pasti akan ada banyak pihak yang tidak nyaman bila Gerindra bergabung ke KIK. Anggota Majelis Syuro PKS, Aboe Bakar Alhabsy mengatakan meski tidak menyatakan secara tersurat, partai-partai di parlemen pasti akan merasa terganggu dengan kehadiran partai baru di KIK.

"Takut tidak kebagian nanti gara-gara Gerindra masuk, nanti kurang. Ada yang takut kurang porsi ya kan," ujar Aboe Bakar dalam diskusi bertema Gerindra ancaman kursi koalisi? di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Ins/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya