Koalisi Jokowi Diramalkan akan Tolak Gerindra

PELUANG Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah dinilai kecil. Partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak akan menerima kehadiran Gerindra atau partai lainnya.

"Membaca kecenderungan pendukung Jokowi, mereka ini menolak teman-teman koalisi Prabowo bergabung," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, Senin (15/7).

Menurut Adi, keputusan berkoalisi tidak hanya di tangan Jokowi. Harus ada persetujuan dari parpol pengusung.

"Sehebat apa pun Gerindra dan Prabowo ingin bergabung, kalau teman 01 (Koalisi Indonesia Kerja) dan Jokowi tidak menghendaki, ya mereka itu tidak akan bisa masuk," ujarnya.

Adi mengatakan partai pengusung Jokowi juga sangat jelas keberatan bila ada partai baru di koalisi. Keberatan itu datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan NasDem.

"Secara eksplisit mengatakan koalisi Jokowi saat ini sudah cukup, sudah aman, stabil," tegas dia.

Baca juga: JK Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Menurut dia, partai koalisi Jokowi menginginkan Gerindra dan Prabowo Subianto berada di luar pemerintah.

Namun, hal itu bisa berubah bila Jokowi berkukuh menggunakan kewenangannya sebagai pemilik hak prerogatif.

"Tapi, kalau melihat pertimbangan dan kecenderungan teman-teman partai pengusung (Jokowi), mereka tidak ingin menambah anggota koalisi," tekan dia.

Jokowi dan Prabowo bertemu Sabtu (13/7). Pertemuan di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus menjadi yang pertama setelah Jokowi ditetapkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024.

Keduanya duduk di satu gerbong menuju stasiun Senayan. Setelahnya, mereka santap siang bersama di salah satu restoran FX Senayan.

Pertemuan yang disebut sebagai rekonsiliasi ini memunculkan banyak spekulasi terkait sikap politik Gerindra lima tahun mendatang. Terlebih, koalisi pengusung Prabowo-Sandi sudah bubar. Partai politik yang pernah satu perahu di Koalisi Adil dan Makmur bebas menentukan arah politik. (Medcom/OL-2)