Unsur DPD Diusulkan Pimpin MPR

KURSI pimpinan MPR masih menjadi rebutan beberapa partai politik. Meski begitu, belum ada satu pun paket pimpinan MPR yang dirilis parpol, baik dari koalisi pemerintah maupun oposisi. Ketatnya persaingan perebutan kursi ketua MPR diduga menjadi alasan utama belum adanya kesepakatan antarparpol.

Pengamat politik Said Salahudin melihat, meski belum ada pernyataan gamblang, sebenarnya telah terjadi persaingan panas antarparpol dalam perebutan kursi ketua MPR. Ia tak yakin paket pimpinan MPR akan disepakati secara musyawarah mufakat.

Untuk mencegah terjadinya ketegangan dan perseteruan antarparpol, Said  mengatakan tidak ada salahnya paket pimpinan MPR, unsur DPD menjadi ketua. Dengan begitu, parpol berdiri sejajar sebagai wakil ketua. “Selama tiga periode, DPD belum pernah menjadi ketua MPR. Bisa saja ke depan unsur ketuanya dari DPD sehingga meredam ketegangan antarpartai,” ujar Said, dalam diskusi 4 Pilar MPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Anggota MPR dari Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan keterlibatan DPD dalam paket pimpinan MPR merupakan keharusan. Hal itu sesuai dengan UU MD3 yang menyebutkan pimpinan MPR terdiri atas unsur DPR dan DPD. “MPR itu harus terdiri atas DPR dan DPD,” ujar Johnny.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, tidak menampik pen-tingnya DPD dalam kepemimpinan MPR. Ia mengatakan berbeda dengan MPR dan DPR, unsur DPD lebih minim kepentingan politik. Keberadaan unsur DPD di pimpinan, khususnya ketua MPR, akan meredam suasana konflik antarparpol.

“Di DPD tidak ada koalisi karena anggotanya berbasis wilayah. Meski ada wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, tapi mereka tetap mencair tanpa sekat,” jelas Nono. (Pro/P-3)