Jokowi Perlu Dengar Masukan Publik

PRESIDEN Joko Widodo seyogianya mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk menyusun kabinet pada periode kedua pemerintahannya. Pasalnya, publik yang merasakan kebijakan dari pemerintah nantinya.

"Ini terkait harapan publik mengenai pembangunan pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi, bukan semata-mata karena partai politik saja," kata Direktur Diksi Indonesia, Sebastian Salang, dalam diskusi bertema Menakar isyarat calon kabinet Jokowi yang di-selenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih di Kantor Formappi, Jakarta, kemarin.

Sebastian menyatakan pembahasan sosok yang akan mengisi kursi menteri seharusnya tidak dimonopoli partai politik. Publik, kata dia, juga harus berperan dalam menyodorkan nama-nama yang potensial membantu Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw berharap sosok yang akan mengisi kursi menteri pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya benar-benar mengutamakan kepentingan pemerintah dan masyarakat ketimbang kepentingan parpol yang mengusungnya.

"Figur ini harusnya bisa bekerja mandiri, dia tidak bekerja untuk kepentingan pragmatis partai juga. Penting menjadi sebuah nilai dan prinsip kerja kabinet Jokowi," kata Jerry.

Selain itu, figur menteri harus melakukan terobosan baru. Jangan sampai menteri terpilih terjebak pada pola lama dan hanya melanjutkan program yang diusung menteri sebelumnya. Jerry menekankan kerja mandiri dan progresif juga harus dibarengi sikap yang loyal kepada Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memprediksi kabinet Jokowi-Amin mayoritas akan diisi figur dari partai politik hingga sekitar 60%. Gemuknya koalisi pendukung Jokowi-Amin pada pilpres lalu menjadi penyebab kabinet banyak diisi figur parpol. (Faj/P-2)