Pengamat Nilai Kabinet Jokowi-Amin Mayoritas Diisi Figur Parpol

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memprediksi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mayoritas akan diisi oleh figur dari partai politik. Menurut Ray, figur parpol akan diisi sekitar 60%, sisanya akan diisi para profesional di bidangnya.

"Kalau periode sebelumnya kelompok profesional menjadi mayoritas. Saat ini, sebaliknya, perwakilan partai dalam bacaan saya akan lebih mendominasi," kata Ray ketika diskusi di Formappi, Jakarta, Kamis (11/7).

Ray beralasan gemuknya koalisi pendukung Jokowi-Amin pada Pilpres menjadi faktor kabinet akan diisi oleh figur parpol. Ia menyebut setidaknya Jokowi harus mengakomodasi pihak yang telah mendukungnya untuk memenangkan Pilpres kali ini.

Selain itu, ia menilai figur parpol dalam kabinet juga akan bertambah jika parpol oposisi memutuskan bergabung ke pemerintahan.

"Sangat realistis dalam bacaan ini partai politik yang mendominasi wajah anggota kabinet 2019-2024," ungkap Ray.

Baca juga: NasDem Harap Kabinet Diisi Kalangan Profesional

Lebih lanjut, Ray mengatakan naiknya suara parpol pendukung pada Pileg lalu dan menguasai kursi di parlemen juga menjadi pertimbangan Jokowi dalam memilih menteri dari kalangan parpol.

Hal ini guna mendukung dan melancarkan kebijakan pemerintah nantinya. Maka dari itu, ia memprediksi terjadi peningkatan perolehan kursi menteri dari parpol pendukung Jokowi.

"Suara PDIP naik, PKB naik, Nasdem naik, Golkar cenderung stabil. Otomatis mereka akan meminta lebih khusus. PDIP sebelumnya 5 sampai 4 di kabinet, minimal sekarang dapat 5. NasDem otomatis kalau sebelumnya dia mungkin dapat 3-4, mungkin sekarang minimal jadi 4. PKB kalau sebelumnya dia dapat 3-4 sekarang dapat 4," terangnya.

Meski demikian, Ray mengatakan terdapat beberapa kursi di kabinet yang selama ini tidak diisi oleh figur parpol. Kursi ini menjadi sangat vital di pemerintahan, sehingga harus dipegang oleh profesional.

"Ini langgam kabinet, dua dari empat struktur kabinet ekonomi itu dikuasakan kepada nonpartai. Menteri pendidikan biasanya nonpartai politik, itu diserahkan kepada salah satu dari dua ormas besar di Indonesia yang secara tradisionil itu diambil oleh Muhammadiyah. Jadi ada kursi kabinet, secara tradisionil tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai," pungkasnya.(OL-5)