Rabu 10 Juli 2019, 10:30 WIB

RUU Penyadapan bukan untuk Lemahkan KPK

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
 RUU Penyadapan bukan untuk Lemahkan KPK

MI/MOHAMAH IRFAN
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu.

 

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan yang tengah dibahas DPR dan pemerintah tidak akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, mengakui RUU tersebut menuai pro dan kontra terkait dengan penerapannya. Namun, ia memastikan tidak akan melemahkan institusi penegak hukum mana pun, termasuk KPK.

"Dalam konteks RUU Penyadapan jangan ada institusi lain yang keberatan. Penyadapan hakikatnya melanggar hak asasi, tapi dibolehkan dalam konteks hukum, maka diatur dalam UU. RUU itu bukan untuk melemahkan siapa-siapa," kata Masinton di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, RUU tersebut nantinya mengatur secara keseluruhan mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan institusi, seperti KPK dan BNN. Khusus kewenangan penyadapan oleh KPK, kata dia, akan diatur dalam konteks pengawasan saja.

"Itu (KPK) dalam konteks pengawasan aja. Selama ini kan masalah penyadapan ini tersebar di berbagai UU, ada UU KPK yang mengatur kewenangan itu, BNN juga, dan ITE juga. Nah, sebaran perundang-undangan yang atur itu kemudian diatur dalam satu UU, yaitu UU Penyadapan," jelasnya.

Masinton mengatakan, nantinya pada kejahatan khusus, seperti korupsi dan narkotika, perlu dibuat sebuah aturan menyadap yang tidak membatasi ruang gerak institusi hukum. Meski demikian, ia mengatakan perlu dibahas lebih lanjut perihal penerapan penyadapan tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR memastikan seluruh materi dalam RUU Penyadapan tidak menerobos HAM dan sesuai dengan prinsip HAM.

"Komnas HAM mengingatkan bahwa secara prinsip, penyadapan adalah pelanggaran HAM yang berlaku universal. Maka dari itu, sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi nasional dan internasional, DPR harus memastikan seluruh materi RUU itu sesuai dengan prinsip HAM," ujar Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam. (Faj/Ant/P-3)

Baca Juga

Biro Pers Setpres

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Angkat Indonesia di Mata Dunia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:53 WIB
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua...
Dok pribadi

Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening

👤Media Indonesia 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:35 WIB
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah...
MI/M. Irfan

Penetapan Tersangka Baru Kasus Garuda, Erick : Program Bersih-bersih BUMN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:48 WIB
"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem agar bisa mencegah korupsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya