Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Permintaan Pemulangan Rizieq Mengherankan

Akmal Fauzi
10/7/2019 10:10
Permintaan Pemulangan Rizieq Mengherankan
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.(MI/MOHAMAD IRFAN)

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan keheranannya dengan permintaan pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo. Pasalnya, kepergian Rizieq atas kehendaknya sendiri dan tidak ada urusan dengan pemerintah.

"Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi, pergi sendiri, kok dipulangin. Gimana sih? Memangnya kita yang usir, kan enggak," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dia menilai Rizieq yang seharusnya pulang sendiri ke Tanah Air karena pemerintah tak pernah meminta dia pergi ke luar negeri.

"Ya pulang sendiri saja, enggak bisa beli tiket, baru gua beliin," ujar Moeldoko berkelakar.

Namun, Moeldoko tak menjawab apakah ada jaminan ketika Rizieq pulang ke Indonesia nanti kasus-kasus hukumnya tak dibuka lagi. Dia menyatakan hal itu merupakan kewenangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Ya, saya tidak tepat bicara itu, ya, mungkin Kapolri."

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim kepulangan Rizieq sebagai salah satu syarat rekonsolisiasi Prabowo dan Jokowi. Selain Rizieq, Muzani meminta pemerintah membebaskan tokoh dan pendukung Prabowo-Sandi yang terjerat kasus hukum.

"Bukan hanya Rizieq. Kemarin banyak yang ditahan-tahanin. Itu bagian supaya pandangan yang tajam di masyarakat mengendur," paparnya.

Muzani mengatakan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo harus dilakukan untuk meredam dendam yang ada pada tiap-tiap pendukung dan upaya menghilangkan kubu kalah dan menang pascapilpres.

Karena itu, Muzani mengatakan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo tidak boleh sekadar ucapan di bibir, bualan, atau berujung pada lobi politik. "Bukan sekadar lip service, atau dagangan politik, atau sekadar bualan, tetapi menjadi sesuatu keharusan yang memang ketika proses itu semua terjadi. Jadi, rekonsiliasi, islah, itu akan genuine kalau terjadi seperti itu. Kita sampaikan itu ke semuanya sehingga tidak ada kriminalisasi," tegasnya. (Mal/Faj/P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik