Elite Politik Minta Jatah Kursi Menteri Dinilai Tidak Etis

Ulah sejumlah elite partai politik yang  terang-terangan meminta jatah kursi kabinet kepada presiden terpilih seusai Pemilu 2019  dinilai sangat tidak beretika dan bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Hal itu disuarakan mantan anggota DPRD Surakarta dua periode, Hasan Mulachela, saat mengelar unjuk rasa tunggal untuk mengkritisi perilaku elite partai politik (parpol) yang tidak beretika meminta minta jatah kursi kabinet pascaputusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pemilu 2019.

"Kami sangat kecewa dengan elite parpol dan ormas yang secara vulgar tampil atau berbicara di media massa  meminta jatah kursi kabinet. Mestinya usai putusan ( sengketa Pilpres) oleh MK, semua yang menyangkut kabinet serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih," teriak politikus PPP tersebut itu di dekat patung guru bangsa,Soekarno, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/7).

Dia menegaskan  apa yang disuarakan sejumlah elite politik dan ormas di Jakarta itu akan memberikan  pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat secara luas. "Keprihatinan yang saya ungkap di Plasa Manahan itu sebagai aksi pribadi bukan atas nama siapapun, Saya kecewa dengan manufer dari segelintir elit politik dan ormas yang tidak mendidik masyarakat," teriak Hasan.

Menurut Hasan, perilaku  segelintir elite parpol untuk minta jatah kurai kabinet melalui media itu tidak mendidik. Ulah para politisis tersebut, kata vokalis asal Solo tersebut ,  akan menumbuhkan perseteruan baru di masyarakat karena akan muncul persoalan jatah kursi.

Padahal Hasan memaparkan bahwa  awalnya mendukung tanpa syarat tapi ternyata setelah Jokowi terpilih kembali menjadi presiden presiden, para elite meminta jatah kursi menteri. .

"Lebih jauh diteriakkan, sejumlah parpol besar seperti PDIP dan Golkar yang memiliki banyak kursi saja tidak banyak meminta pada Jokowi.

Ia berharap aksi  elite politik agar tidak fulgar berbicara soal jatah kursi di media.Langkah para elite itu sangatbtidak lucu dan lebih baikndihentikan.

"Semua terkait kursi adalah hak prerogratif presiden, jangan dicampuri atau diintervensi seperti itu. Kalau memang ingin ngomong, ya jangan vulgar di media, kan bisa langsung ke Pak Jokowi." terang Hasan. (OL-09).