Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengurus Ma'arif Institute, Muhammad Sofyan, mengajak umat Islam untuk bersatu kembali pascapemilihan presiden 2019 yang memanas. Karena itu, persaudaran yang sempat merenggang harus kembali direkatkan.
"Persaudaraan sesama manusia, manusia sebagai satu keturunan yang sama yakni Adam dan Hawa. Pasca pilpres kemarin yang membuat kita terpecah harus kembali merekatkan ukuwah Islamiah," ungkap Sofyan di Jakarta, Selasa (9/7).
Terkait hubungan persaudaraan di masyarakat yang meregang, Sofyan dan Direktur Student Peace Institute Doddy Abdallah bersama ratusan emak-emak se-Jabotabe menggelar acara pengajian di Gedung Joeang 45, Jakarta, Jumat (5/7) lalu.
"Kita tau selesai pilpres, polarisasi di masyarakat masih sangat keras. Itu sebabnya kita undang ibu-ibu. Kita berharap mereka pulang bisa berbicara dengan keluarga mereka. Kepada suami dan anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan," ujar Direktur Student Peace Institute Doddy Abdallah.
Setelah pengajian dilanjutkan dengan deklarasi dengan tema 'Memperteguh Ukhwah Islamiyah & Ukhwah Wataniyah Pasca Pilpres 2019'. Dalam kegiatan pengajian tersebut, para ibu mendengarkan ceramah mengenai pentingnya persatuan dan menghindari ujaran kebencian.
'Kami Emak-emak pendukung Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi mendukung rekonsiliasi demi Persatuan Indonesia' demikian kalimat yang tertera pada spanduk yang dibentangkan ibu-ibu saat deklarasi.
"Saya ke sini mau damai, saya berharap antara 01 dan 02, bisa bersama-sama lagi", ungkap Niar, 59, warga Cikini, Jakarta Pusat yang merupakan pendukung pasangan capres 02 pada pilpres lalu. (OL-09)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved