Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengklaim partainya secara mutlak akan mengusung dirinya sebagai pimpinan MPR 2019-2024. Menurutnya, PKB siap mengajukan namanya dalam pembahasan paket pimpinan MPR dengan partai-partai lain di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Kita (sudah) mengajukan, nanti tergantung responsnya," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Cak Imin mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di internal KIK terkait dengan paket pimpinan MPR. PKB masih harus menunggu arahan dari partai lain di KIK, khususnya partai besar dengan suara tertinggi, PDIP. "Jadi masih saling menunggu waktu, masih lama soalnya. Dalam dua bulan ini pematangan kita," ujarnya.
Terkait dengan harus adanya satu parpol di KIK yang mengalah tidak mendapat kursi pimpinan MPR, Cak Imin mengatakan belum bisa berkomentar lebih jauh. Meski NasDem sudah mengatakan rela mengalah, Cak Imin belum bisa memastikan lagi partai apa yang nantinya akan tidak mendapat jatah. "Belum bisa membayangkan, karena saya harus menunggu pembicaraan dan arahan dari partai besar, PDIP. Intinya kita kan harus mengajak diskusi," paparnya.
Pada kesempatan lain, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menjelaskan hingga saat ini belum ada pertemuan khusus antara partai-partai pendukung Prabowo terkait dengan pembahasan paket pimpinan MPR. Namun, ia meyakini pada akhirnya akan ada pertemuan antarpartai untuk membahas hal itu secara intensif. "Belum, belum ada tapi pada akhirnya ada lobi-lobi, pasti ada pertemuan-pertemuan, tapi sekarang belum karena itu paket kan," ujarnya.
Yandri mengatakan PAN juga belum melakukan pertemuan khusus untuk membahas paket ketua MPR. Baik dengan partai mantan koalisi Adil Makmur atau Indonesia Kerja.Ia memprediksi pertemuan dan lobi-lobi intensif baru akan mulai dilakukan sebelum masa jabatan anggota DPR, MPR, dan DPD berakhir pada akhir September 2019. "Negosiasi ataupun lobi-lobi akan semakin intensif paling lambat awal Oktober," pungkasnya. (Pro/P-4)
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Cucun menjelaskan bahwa pergantian ini sepenuhnya berdasar pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved