Jumat 05 Juli 2019, 20:29 WIB

FPI Siap Lengkapi Berkas Rekomendasi dari Kemenag

Putra Ananda | Politik dan Hukum
FPI Siap Lengkapi Berkas Rekomendasi dari Kemenag

MI/AGUNG WIBOWO
Ilustrasi

 

KETUA Badan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Pawiro menjelaskan pihaknya merasa telah mengirimkan secara lengkap berkas persayaratan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai organisasi masyarakat (ormas) ke Kementerian Dalam Negri (Kemendagri).

"Kami merasa sudah melengkapi semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk perpanjangan SKT ke Kemendagri," tutur Sugito saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/7).

Namun kendati demikian Sugito melanjutkan jika memang dinilai belum lengkap maka pada prinsipnya FPI siap untuk melengkapi semua berkas dokumen yang disyaratkan untuk perpanajangan SKT ke Kemendagri.

"Pada prinsipnya kami siap untuk melengkapi, nanti kita saling koordinasi dulu dengan teman-teman pengurus di FPI," ujarnya.

Baca juga: FPI belum Kantongi Rekomendasi Kementerian Agama

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut syarat administrasi perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (ormas) belum lengkap.

Hal ini terungkap saat Kemendagri melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas yang diajukan FPI.

"Masih ada tanda tangan yang kurang dalam berkas dokumen yang diajukan FPI," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, Jumat (5/7).(OL-4)

Baca Juga

DOK MI.

Akhiri Spekulasi, Raker DPR dan Pemerintah Bahas Jadwal Pemilu Besok

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 23 Januari 2022, 14:35 WIB
Komisi II DPR akan melakukan rapat kerja (raker) dengan KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP untuk membahas jadwal...
dok.DPR-RI

Partai Golkar Solid Usung Airlangga Capres di 2024

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Minggu 23 Januari 2022, 12:20 WIB
KETUA DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga menegaskan, pengurus Golkar baik pusat dan daerah seluruh Indonesia solid mendukung Airlangga...
dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya