Perlu Ada Parpol Relakan Kursi Pimpinan MPR

KURSI pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah semestinya mengakomodasi unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artinya, dari lima kursi pimpinan, harus ada salah satu partai yang mengalah untuk tidak menempatkan wakilnya di pimpinan MPR.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengemukakan hal itu saat ditemui di di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 

 "MPR kita mengenal bikameral, ada DPR dan DPD, karena pasti kami akan berbicara juga dengan DPD untuk menyusun lima orang pimpinan MPR yang terdiri dari koalisi partai di DPR dan DPD," kata Johnny.

Johnny menyebut porsi susunan pimpinan MPR mesti rasional. Berkaca dari perolehan suara mayoritas partai pendukung pemerintah di parlemen, sudah sepatutnya paket pimpinan MPR diberikan kepada koalisi pemerintah ditambah satu unsur pimpinan DPD.

"Ini pembicaraan yang rasional di DPR. Koalisi KIK (Koalisi Indonesia Kerja) saat ini memenangi 349 kursi dari 575 atau mayoritas di parlemen," ujar Johnny.

KIK terdiri atas dari PDIP, Partai Golkar, NasDem, PPP, dan PKB. Johnny meng-ungkapkan saat ini internal koalisi pemerintah sedang membahas paket pimpinan MPR. Tidak semua partai koalisi tertampung di kursi pimpinan MPR. Salah satunya mesti mengalah untuk DPD.

"Karena ada DPD masuk di dalamnya, bagaimana supaya puas di dalam konsensus dan itu tidak sulit untuk mencari titik temu," ujarnya.

Partai NasDem, kata Johnny, demi kepentingan negara siap merelakan kursinya di MPR. Namun, dengan catatan tidak ada kesepakatan tukar tambah dengan partai lain. Kursi pimpinan MPR harus benar-benar diisi orang yang mumpuni dan kapabel.

"Mana tokoh-tokoh yang dilihat mampu untuk memimpin MPR dengan baik, apalagi tugas-tugas MPR tugas yang sangat penting," ujar Johnny.

Dalam waktu dekat, paket pimpinan MPR diumumkan setelah sengketa gugatan Pileg 2019 rampung di Mahkamah Konstitusi. Paket terbagi menjadi dua, masing-masing terdapat unsur DPD.

"Kalau seperti lima tahun lalu, itu ada ada dua pasangan dengan DPD ada di dua-duanya dan itu wajar karena memang DPD perlu keterwakil-an di MPR," pungkas  Johnny.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan Gerindra pun sudah mulai menyiapkan kader-kadernya untuk ditempatkan di kursi pimpinan parlemen, termasuk MPR. Ia menyatakan dua paket calon pimpinan akan mencakup Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Adil dan Makmur, ditambah perwakilan DPD.  (Medcom/Ant/P-2)