Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SELURUH mahasiswa diharapkan bisa menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran mereka pun sangat penting demi merajut kebersamaan di negeri ini.
Hal itu dikatakan Jaksa Agung Muda Intelejen Jan Samuel Maringka di sela-sela diskusi Membangun Generasi Milenial Sebagai Generasi Sadar Hukum, di Jakarta, Selasa (2/7). Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejagung itu, juga menghadirkan Komisioner Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak dan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Corneles J Galanjinjinay, sebagai pembicara.
Jan menambahkan, para mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung atau forum organisasi kemahasiswaan, seperti GMKI merupakan generasi pewaris masa depan bangsa. Dalam konteks hukum, Korps Adhyaksa juga punya tugas pokok untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
"Apalagi situasi saat ini sangat tepat, di mana kita baru selesai mengadakan Pemilu 2019. Artinya, ada suatu kondisi yang menjadi tugas besar bersama dalam konteks merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Dalam pemahaman kejaksaan, sambung dia, penegakan hukum bukanlah industri. Artinya kejaksaan tidak lagi fokus mengejar jumlah pelaku kejahatan, namun juga berupaya menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Barita menambahkan, GMKI sebagai bagian dari Kelompok Cipayung punya peran strategis. Itu lantaran organisasi tersebut sejak awal dibentuk konsisten menjaga dan merawat kebangsaan, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Apabila itu dimaknai dalam kehidupan kemahasiswaan di generasi milenial itu akan semakin bisa memberikan pegangan kuat bagi dinamika gerakan mahasiswa di kampus. Karena tuntutan dari generasi milenial merupakan sesuatu hal yang baru, tapi hal baru itu tidak bisa lepas dari tugas dan tanggungjawab mahasiswa untuk memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan."
Ia berharap tidak terjadi kontraproduktif terhadap kemajuan tersebut. Misalnya, antara keinginan menerima sesuatu yang baru tanpa memiliki pegangan. Idealisme mahasiswa tetap harus diarahkan untuk senantiasa merawat persatuan dan kesatuan.
"Mengkritisi sesuatu itu sah, namun harus tetap memiliki landasan supaya paham-paham di luar ideologi Pancasila tidak menjadi pemikiran alternatif yang akhirnya merusak tatanan kebangsaan. Maka itu diperlukan pemahaman memaknai secara komprehensif dan baru," katanya. (A-3)
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved