Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SELURUH mahasiswa diharapkan bisa menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran mereka pun sangat penting demi merajut kebersamaan di negeri ini.
Hal itu dikatakan Jaksa Agung Muda Intelejen Jan Samuel Maringka di sela-sela diskusi Membangun Generasi Milenial Sebagai Generasi Sadar Hukum, di Jakarta, Selasa (2/7). Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejagung itu, juga menghadirkan Komisioner Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak dan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Corneles J Galanjinjinay, sebagai pembicara.
Jan menambahkan, para mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung atau forum organisasi kemahasiswaan, seperti GMKI merupakan generasi pewaris masa depan bangsa. Dalam konteks hukum, Korps Adhyaksa juga punya tugas pokok untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
"Apalagi situasi saat ini sangat tepat, di mana kita baru selesai mengadakan Pemilu 2019. Artinya, ada suatu kondisi yang menjadi tugas besar bersama dalam konteks merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Dalam pemahaman kejaksaan, sambung dia, penegakan hukum bukanlah industri. Artinya kejaksaan tidak lagi fokus mengejar jumlah pelaku kejahatan, namun juga berupaya menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Barita menambahkan, GMKI sebagai bagian dari Kelompok Cipayung punya peran strategis. Itu lantaran organisasi tersebut sejak awal dibentuk konsisten menjaga dan merawat kebangsaan, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Apabila itu dimaknai dalam kehidupan kemahasiswaan di generasi milenial itu akan semakin bisa memberikan pegangan kuat bagi dinamika gerakan mahasiswa di kampus. Karena tuntutan dari generasi milenial merupakan sesuatu hal yang baru, tapi hal baru itu tidak bisa lepas dari tugas dan tanggungjawab mahasiswa untuk memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan."
Ia berharap tidak terjadi kontraproduktif terhadap kemajuan tersebut. Misalnya, antara keinginan menerima sesuatu yang baru tanpa memiliki pegangan. Idealisme mahasiswa tetap harus diarahkan untuk senantiasa merawat persatuan dan kesatuan.
"Mengkritisi sesuatu itu sah, namun harus tetap memiliki landasan supaya paham-paham di luar ideologi Pancasila tidak menjadi pemikiran alternatif yang akhirnya merusak tatanan kebangsaan. Maka itu diperlukan pemahaman memaknai secara komprehensif dan baru," katanya. (A-3)
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki oleh Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doctor.
HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.
Dokter dan paramedis mestinya mendapat bentuk keadilan tersendiri. Mereka tidak bisa lecture general berupa KUHP. Karena tidak ada dokter yang berniat mencelakanan pasiennya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved