Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Perlu Oposisi yang Kritis

DIREKTUR Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta berharap, seusai Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tidak semua parpol merapat ke pemerintah.

Keberadaan partai oposisi tetap penting menjalankan fungsi kontrol dan keberimbangan.

"Oposisi berharga dan bermartabat dalam rangka mengawasi dan menjamin pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga terhindar dari kekuasaan yang mutlak dan bahkan otoriter," kata Umbu, ketika dihubungi Minggu (30/6).

Baca juga: Jokowi Bahagia Jika Prabowo Hadir ke Pelantikannya

Umbu menilai, parpol oposisi dibutuhkan guna mengontrol roda pemerintahan agar kebijakan pemerintah bisa terawasi dengan baik. Jika tidak ada oposisi, kontrol terhadap pemerintah melemah sehingga kebijakan-kebijakan tidak terawasi dengan baik. Bahkan, bisa lahir kebijakan yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Kita tidak dapat membayangkan jika pemerintahan berjalan tanpa pengawasan, sehingga berpotensi tergelincir pada hal-hal yang tidak diinginkan bersama," kata Umbu.

Maka dari itu, ia menilai koalisi yang sudah terbentuk sebelum Pilpres tetap mempertahankan posisi di luar pemerintahan dan menjadi pengawas.

"Saya usul sebaiknya PAN dan Demokrat tetap memerankan diri sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap rezim pemerintahan Jokowi Ma`ruf," kata Umbu. (OL-8)