Profesional Dibutuhkan untuk Eksekusi 5 Agenda Prioritas Jokowi

PENGAMAT politik dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan perlu menteri-menteri yang datang dari kalangan profesional atau ahli dalam menangani beberapa agenda penting yang menjadi catatan pemerintah Joko Widodo untuk lima tahun mendatang.

"Diperlukan orang yang memiliki kapasitas, yang betul-betul mumpuni memiliki pengalaman dan tidak dibebani oleh agenda-agenda politik dari parpol. Karena itu harus atau wajib diisi oleh orang-orang yang tidak dibebani agenda politik. Jadi mungkin profesional harus di situ yang tidak terafiliasi ke parpol," ujar Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (30/6).

Di sisi yang lain, Djayadi beranggapan sosok tersebut juga harus mampu memenuhi aspek penerimaan publik, terutama penerimaan dari kalangan partai politik (parpol).

"Pada yang sama dia tidak boleh orang yang ditolak atau akan dihambat oleh parpol. Kalau dihambat parpol repot juga di DPR nanti kan. Di situ seninya," tambahnya.

Agenda prioritas pertama yang patut diisi tenaga profesional ialah menuntaskan pembangunan infrastruktur. Menurut Djayadi program utama Jokowi tersebut perlu dirampungkan guna memenuhi kebutuhan substantif pembangunan Indonesia ke depan serta menangkis tuduhan yang menilai program pembangunan infrastruktur hanya janji manis kampanye belaka guna memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

"Kalau nanti ternyata Jokowi tidak menuntaskan dengan serius pembangunan infrastruktur, selain akan menyulitkan pembangunan Indonesia ke depan, nanti dia dituduh pembangunan infrastruktur yang periode pertama itu cuma untuk politik," tutur Djayadi.

Baca juga: Pengamat Nilai Kabinet Zaken 100 Persen Sulit Direalisasikan

Kemudian pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga harus digalakkan dalam pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Menurut Djayadi, isu-isu perihal pendidikan, kesehatan, serta daerah tertinggal patut menjadi fokus utama di dalam agenda pembangunan SDM ke depan.

Agenda selanjutnya yang perlu diprioritaskan dan dieksekusi oleh seorang tenaga ahli ialah penuntasan reformasi birokrasi. Menurut Djayadi, peraturan-peraturan yang tumpang tindih dapat menghambat pembangunan ke depan, terutama dalam hal investasi.

Selanjutnya, agenda pemberantasan korupsi. Djayadi menilai diperlukan tenaga profesional yang berani dan tidak tunduk pada parpol atau pihak manapun di dalam memberantas korupsi yang kian membudaya.

"Sehingga nanti periode berikutnya setelah Jokowi, tidak lagi fokus kepada pemberantasan korupsi tapi pada pencegahan korupsi," tukas Djayadi.

Selain itu, mengembalikan posisi kepemimpinan Indonesia di kancah internasional juga patut menjadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi yang diisi oleh profesional. Djayadi menyampaikan minimal Indonesia harus mampu memimpin di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara Islam.

Djayadi menilai lima program prioritas tersebut wajib dijalankan untuk periode kepemimpinan Jokowi lima tahun mendatang sebagai sebuah bentuk akselerasi, mengingat Jokowi tidak dapat maju sebagai presiden pada 2024. Selain itu, pembangunan tersebut juga akan menjadi prasasti bagi kepemimpinan Jokowi selama dua periode berturut.

"Sehingga kalau itu bisa dituntaskan, Jokowi bisa meninggalkan warisan yang cukup kuat untuk pembangunan setelah tidak lagi menjadi presiden pascaperiode kedua 2024," pungkas Djayadi.(OL-5)