Selasa 25 Juni 2019, 18:50 WIB

KPK Periksa Yasonna Terkait Risalah Rapat Proyek KTP-E

Golda Eksa | Politik dan Hukum
KPK Periksa Yasonna Terkait Risalah Rapat Proyek KTP-E

MI/Rommy Pujianto
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menjalani pemeriksaan di gedung KPK terkait kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI

 

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah merampungkan pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (25/6). Mantan anggota Komisi II DPR RI itu diperiksa dalam kapasitas saksi terkait kasus pengadaan paket penerapan KTP Elektronik (KTP-E)

Kepada awak media, Yasonna mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari, politikus Partai Golkar yang juga mantan anggota Komisi II DPR RI. Markus meradang karena diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan KTP-E

"Ini (diperiksa) sebagai saksi untuk Markus Nari, itu saja. Kita, kan sama-sama anggota Komisi II DPR RI, sama seperti keterangan saya sebelumnya. Ya, sebagai warga negara kita datang," ujar Yasonna.

Baca juga : KPK Panggil Yasonna Laoly

Menurut dia, materi pemeriksaan dan pertanyaan penyidik lembaga antirasywah hanya berupa tambahan informasi, termasuk risalah rapat soal pembahasan proyek KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

"Tidak ada yang beda. Hanya tambahan saja, seperti kenal enggak dengan Markus? Anggota Komisi II DPR RI yang ikut pembahasan ada beberapa, risalah rapat, itu saja yang kami cek. Biasalah, kan harus dikonfirmasi," kata dia.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, menambahkan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Yasonna untuk tersangka Markus. Penyidik prinsipnya ingin mendalami keterangan para saksi terkait proses penanganan proyek KTP-E.

"Sejauh ini sudah diperiksa 113 saksi untuk tersangka MN (Markus Nari) dalam kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

JK Sebut Pindahnya IKN Beri Otonomi Daerah Lebih Baik

👤Lina Herlina 🕔Kamis 27 Januari 2022, 17:47 WIB
Otorita adalah pemerintah daerah setingkat provinsi, tempat penyelenggaraan ibu kota negara, yang sama halnya dengan pembentukan provinsi...
Dok.MI

PDI Perjuangan Ajukan Ahok untuk jadi Kepala Otorita IKN

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 27 Januari 2022, 16:35 WIB
Terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, kata Hasto, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden...
MI/Cri Qanon Ria Dewi

Kemenag Libatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Awasi Lembaga Amil Zakat

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 27 Januari 2022, 16:10 WIB
Tarmizi mengatakan langkah sinergi ini dibuat untuk mencegah kasus seperti Lembaga Amil Zakat Abdurrohman Bin Auf (LAZ ABA) kembali...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya