KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dedi Mulyadi mengatakan saat ini tidak ada hal mendesak yang membuat Partai Golkar harus segera menggelar Munas.
"Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilpres dan pemilu," kata pria yang kerap disapa Kang Dedi dalam keterangan yang diterima mediaindonesia.com di Jakarta, Senin (24/6).
Peristiwa politik lain kata dia adalah menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri.
"Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Oktober,. Jadi kalau ada desakan saat ini, patut diduga itu menyangkut jatah menteri saja," ujar Dedi.
Baca juga: Percepat Munas Golkar Dapat Penolakan
Soal desakan Munas, kata dia, berasal dari elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini. "Bukan murni urusan kepartaian," ujarnya.
Terkait alasan sejumlah pihak yang menuding Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI sebagai alasan Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pemilu 2019. "Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk," kata dia.
Menurutnya, Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain. Bahkan survei sebelum pemilu memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit.
"Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus," ujarnya.
Dedi mengaku merasakan kondisi itu saat mengampanyekan Golkar. Namun, meski pada situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Golkar masih bisa menunjukan hasil di Pemilu 2019.
"Sangat berat, tidak ada electoral effect dari pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik," tegas Dedi.
Pihaknya juga menegaskan urusan munas maupun munaslub merupakan urusan dapur Golkar. Para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan ketua umum. (X-15)
