Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dedi Mulyadi mengatakan saat ini tidak ada hal mendesak yang membuat Partai Golkar harus segera menggelar Munas.
"Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilpres dan pemilu," kata pria yang kerap disapa Kang Dedi dalam keterangan yang diterima mediaindonesia.com di Jakarta, Senin (24/6).
Peristiwa politik lain kata dia adalah menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri.
"Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Oktober,. Jadi kalau ada desakan saat ini, patut diduga itu menyangkut jatah menteri saja," ujar Dedi.
Baca juga: Percepat Munas Golkar Dapat Penolakan
Soal desakan Munas, kata dia, berasal dari elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini. "Bukan murni urusan kepartaian," ujarnya.
Terkait alasan sejumlah pihak yang menuding Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI sebagai alasan Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pemilu 2019. "Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk," kata dia.
Menurutnya, Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain. Bahkan survei sebelum pemilu memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit.
"Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus," ujarnya.
Dedi mengaku merasakan kondisi itu saat mengampanyekan Golkar. Namun, meski pada situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Golkar masih bisa menunjukan hasil di Pemilu 2019.
"Sangat berat, tidak ada electoral effect dari pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik," tegas Dedi.
Pihaknya juga menegaskan urusan munas maupun munaslub merupakan urusan dapur Golkar. Para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan ketua umum. (X-15)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved