Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU), saat ini, sedang merancang tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menurut Komisioner KPU Viryan Aziz, Pilkada 2020 akan diikuti 270 daerah.
"Sementara ini, rancangan kita, (hari) pencoblosan 23 september 2020," ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (24/6).
Adapun daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 sebanyak 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Untuk Pilkada di Makassar, dilakukan pemilu ulang karena sebelumnya dimenangkan kotak kosong. Saat itu, kotak kosong mengalahkan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dalam perolehan suara dalam Pilkada 2018.
Baca juga: KPU Tegaskan Siap Jalankan Putusan MK
"Yang 269 yang sudah berakhir masa jabatannya (untuk kepala daerahnya) yang pilkadanya sudah dilaksanakan pada 2015 lalu. Yang di Makassar pilkadanya digeser, dilaksanakan kembali pada 2020. Total jadi ada 270 (daerah)," terang Viryan.
Hari ini, Senin (24/6), KPU melakukan uji publik rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020.
"Kami uji publik PKPU-nya. Kemudian, pekan depan, kita FGD (Focus Group Discussion) kita matangkan. Jadi, KPU sambil menanti atau menyelesaikan tahapan pemilu 2019, kami harus langsung bersiap untuk pilkada 2020," tandas Viryan. (OL-2)
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved