Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut partai koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah gemuk. Karena itu, koalisi belum membutuhkan partai lain untuk bergabung. “Sementara (partai) yang ada saja (cukup),” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin.
Dia menilai lima partai pendukung Jokowi-Amin yang lolos ke parlemen secara kuantitatif dan kualitatif sudah cukup menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. Bahkan, boleh dibilang sudah berlebih. “Tapi kalau untuk rekonsiliasi nasional, why not? Ya monggo saja.”
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 didukung sembilan partai, yaitu PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo. Lima di antaranya memenuhi ambang batas parlemen 4% berdasarkan penetapan perolehan suara KPU, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP.
Pasca-Pemilu 2019, sejumlah parpol pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai menunjukkan gelagat angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur, di antaranya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) belakangan ini aktif bersilaturahim dengan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Silaturahim AHY kepada elite PDIP dinilai sebagai jalan untuk berkoalisi dengan parpol di kubu 01.
Setali tiga uang, PAN juga disebut-sebut bakal bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut partainya selalu berada di kursi pemerintahan sejak 1999.
Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai hasil Pemilu 2019, baik pemilu legislatif maupun pilpres sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi-Amin bila kelak resmi dilantik sebagai presiden dan wapres. “Dalam kondisi itu, potensi kekuatan DPR sebagai oposisi dan penyeimbang pemerintah akan berkurang fungsinya,” ujarnya dalam diskusi Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca-Pemilu 2019, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Faj/Pro/P-3)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Sebuah mobil yang terparkir di posko caleg DPR RI asal PKB dibakar orang tidak dikenal pada Sabtu (17/2) malam.
Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Cianjur dibuka selama 7 hari terhitung 16-22 April 2024.
Nota kesepahaman ditandatangai Ketua NasDem Kabupaten Bandung H Agus Yasmin dan Ketua DPD PKB Kabupaten Bandung HM Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna mengatakan DPP PKB memberikan mandat kepada dirinya untuk melakukan langkah dan ikhtiar menjelang pilkada 2024
Sudah ada 5 bakal calon wakil bupati yang mengambil formulir pendaftaran ke DPC PKB Kabupaten Bandung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved