Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut partai koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah gemuk. Karena itu, koalisi belum membutuhkan partai lain untuk bergabung. “Sementara (partai) yang ada saja (cukup),” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin.
Dia menilai lima partai pendukung Jokowi-Amin yang lolos ke parlemen secara kuantitatif dan kualitatif sudah cukup menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. Bahkan, boleh dibilang sudah berlebih. “Tapi kalau untuk rekonsiliasi nasional, why not? Ya monggo saja.”
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 didukung sembilan partai, yaitu PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo. Lima di antaranya memenuhi ambang batas parlemen 4% berdasarkan penetapan perolehan suara KPU, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP.
Pasca-Pemilu 2019, sejumlah parpol pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai menunjukkan gelagat angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur, di antaranya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) belakangan ini aktif bersilaturahim dengan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Silaturahim AHY kepada elite PDIP dinilai sebagai jalan untuk berkoalisi dengan parpol di kubu 01.
Setali tiga uang, PAN juga disebut-sebut bakal bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut partainya selalu berada di kursi pemerintahan sejak 1999.
Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai hasil Pemilu 2019, baik pemilu legislatif maupun pilpres sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi-Amin bila kelak resmi dilantik sebagai presiden dan wapres. “Dalam kondisi itu, potensi kekuatan DPR sebagai oposisi dan penyeimbang pemerintah akan berkurang fungsinya,” ujarnya dalam diskusi Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca-Pemilu 2019, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Faj/Pro/P-3)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved