Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Koalisi Jokowi-Amin Dinilai sudah Gemuk

Rahmatul Fajri
18/6/2019 08:20
Koalisi Jokowi-Amin Dinilai sudah Gemuk
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut partai koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah gemuk. Karena itu, koalisi belum membutuhkan partai lain untuk bergabung. “Sementara (partai) yang ada saja (cukup),” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin.

Dia menilai lima partai pendukung Jokowi-Amin yang lolos ke parlemen secara kuantitatif dan kualitatif sudah cukup menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. Bahkan, boleh dibilang sudah berlebih. “Tapi kalau untuk rekonsiliasi nasional, why not? Ya monggo saja.”

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 didukung sembilan partai, yaitu PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo. Lima di antaranya memenuhi ambang batas parlemen 4% berdasarkan penetapan perolehan suara KPU, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP.

Pasca-Pemilu 2019, sejumlah parpol pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai menunjukkan gelagat angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur, di antaranya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) belakangan ini aktif bersilaturahim dengan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Silaturahim AHY kepada elite PDIP dinilai sebagai jalan untuk berkoalisi dengan parpol di kubu 01.

Setali tiga uang, PAN juga disebut-sebut bakal bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut partainya selalu berada di kursi pemerintahan sejak 1999.

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai hasil Pemilu 2019, baik pemilu legislatif maupun pilpres sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi-Amin bila kelak resmi dilantik sebagai presiden dan wapres. “Dalam kondisi itu, potensi kekuatan DPR sebagai oposisi dan penyeimbang pemerintah akan berkurang fungsinya,” ujarnya dalam diskusi Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca-Pemilu 2019, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Faj/Pro/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya