Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat disebut-sebut berpeluang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik wacana tersebut. Idealnya, menurut Airlangga, partai yang baru bergabung koalisi mampu memperkuat posisi pemerintah di DPR.
"Yang paling penting kalau kami lihat secara politik kan di parlemen. Ke depan partai itu didukung super mayoritas lebih bagus," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/6).
Baca juga: PAN dan Demokrat masih Pikir-Pikir
Terkait koalisi di kabinet, Airlangga menyatakan hal itu sepenuhnya hak preogratif Presiden Joko Widodo. Presiden, jelasnya, belum membahas koalisi di kabinet bersama partai pendukungnya.
"Belum secara khusus dibahas, tapi itu hak preogratif Presiden. Yang paling penting kekuatan di parlemen dulu," tandasnya.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi belum membahas komposisi kabinet memilih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan pilpres yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (OL-4)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved