Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan hasil audit laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019 dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asyari, laporan tersebut terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), baik partai politik maupun tim kampanye pemenangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu.
"Jadi sudah meliputi berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan, kalau yang KPU pusat, pengurus pusat partai politik dan pasangan calon baik pasangan calon presiden-wakil presiden, baik 01 maupun 02," ujar Hasyim di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).
Hasyim mengatakan hasil audit LPPDK terkait kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye yang digunakan. Dari hasil audit tersebut, pihak KPU akan membuat resume untuk kemudian diserahkan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan diumumkan kepada publik melalui laman KPU selama 10 hari ke depan.
"Hasilnya akan diumumkan oleh KPU mulai 1 Juni, 10 hari ke depan di laman KPU, demikian juga akan disampaikan kepada Bawaslu," terang Hasyim.
Hasyim menjelaskan, apabila setelah dilakukan resume ditemukan ketidakpatuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye, seperti sumber dana yang tidak jelas, menerima sumbangan dana dari pihak asing, dan menerima dana melebihi batas yang telah ditentukan, akan dijatuhi sanksi tergantung jenis pelanggarannya tersebut.
"Misalkan sumbangan dari pihak asing, sanksinya harus mengembalikan dana ke kas negara. Kalau sampai dengan batas yang ditentukan parpol peserta pemilu dan calon DPD tidak sampaikan laporan akhir dana kampanye, ada sanksi administrasi berupa dibatalkan sebagai calon terpilih. Tapi ini tidak berlaku untuk pemilu presiden," papar Hasyim.
Dalam acara itu, Ketua KPU Arief Budiman memanggil perwakilan partai politik dan perwakilan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengambil hasil audit LPPDK.
Baca juga: NasDem Menyerahkan Laporan Dana Akhir Kampanye Rp259 Miliar
Dari 16 partai politik peserta pemilu, yang sudah diserahkan LPPDK ialah perwakilan PSI, PKB, Demokrat, PKPI, Golkar, NasDem, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PAN, dan PBB.
Sedangkan empat partai sisanya yang belum, yakni Partai Garuda, Hanura, Gerindra, dan PDIP akan diserahkan dalam kurun waktu 7 hari ke depan. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved