Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum menjelaskan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Tepatnya setelah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Berdasarkan jadwal, catatan tersebut dilakukan pada 1 Juli 2019.
Penetapan kursi DPRD tersebut juga berlaku untuk daerah yang tidak mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK. "Harus tercatat terlebih dahulu di MK, baru mengatakan tidak ada masalah, tidak ada gugatan, lalu kemudian ditetapkan," jelas Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.
Adapun aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor 867/PL.01.8_SD/06/KPU/V/2019. Hal itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
"Nanti tanggal 1 Juli kan re-gistrasi (pencatatan permohon-an dalam BRPK). Kita sudah buat suratnya kepada kabiro provinsi dan kabiro kabupaten/kota," jelas Ilham.
Selanjutnya, MK akan bersurat ke KPU, menyampaikan pemberitahuan soal daerah mana saja yang terdapat PHPU. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.
Lebih lanjut, Ilham menyatakan pihaknya sudah mempelajari seluruh permohonan gugat-an yang diajukan ke MK.
"Kita siapkan bukti yang kuat agar di MK nanti proses persidangannya bisa kita jawab. Saat ini kita sudah mempelajari seluruh permohonan dari parpol, calon DPD, dan juga paslon capres-cawapres," ungkapnya.
Dalam pemilu kali ini terdapat 334 PHPU yang didaftarkan ke MK. Perinciannya, 323 PHPU pileg DPR, 10 PHPU pileg DPRD, dan 1 PHPU pilpres.
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU provinsi untuk melengkapi data-data atau berkas yang dimohonkan oleh peserta pemilu dalam gugatan ke MK.
"Misalnya, mereka memohonkan ada sekian TPS yang bermasalah. Mereka (pemohon) masih mengumpulkan data. Artinya, mereka masih ada perbaikan sampai 31 Mei. Setelah itu baru kita pelajari untuk menjawab semua (permohonan) itu," tegasnya.
Sementara itu, sejak pelayanan tambahan untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dibuka oleh KPK di Gedung ACLC pada 22 Mei lalu, sebanyak 685 calon anggota legislatif terpilih telah melaporkan harta kekayaan mereka.
"Namun, ada yang belum melengkapi surat kuasa sehingga tanda terima akan diterbitkan setelah semua syarat tersebut lengkap," terang juru bicara KPK Febri Diansyah. (Ins/Mir/P-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved