Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto (BW) menilai pemilu kali ini ialah terburuk sepanjang masa. Pernyataan tersebut ditampik oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, yang menyatakan pemilu 2019 lebih baik dibanding pemilu sebelumnya.
"Kalau menurut kami ya tidak (terburuk). Pemilu ini sangat transparan, semua bisa dilihat buruknya dimana. Kalau ada kekurangan, iya," sebutnya, di Jakarta, Selasa (28/5).
BW juga mengatakn pemilu 2019 sangat jauh berbeda dengan pemilu era reformasi, dimana pemilu kali ini banyak terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca juga : Pelanggaran Administrasi Dominasi Pelanggaran Pemilu 2019
"Enggak mungkin lah (lebih buruk dari orde baru), lah wong ini penyelenggaranya jelas, independen, transparan. Proses sejak awal di kecamatan bisa dilihat, di kabupaten juga. Ya semua publik bisa lihat lah, di nasional juga," jawab Abhan
Menurutnya, Pemilu 2019 ini memang berbeda dengan 2014. Namun, penilaian lebih jauh dapat disimpulkan saat sengketa hasil pemilu telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Bagi kami pelaksanaan pemilu ini ya patut disyukuri. Pertama, bahwa pelaksanaan hari pemungutan lancar. Kemudian proses rekapitulasi tidak sampai pada injury time. Tentu nanti melakukan evaluasi setelah tahapan semua ini selesai pascasidang putusan sengketa hasil di MK, " tandas Abhan. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved