Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta elite politik dari berbagai partai yang diuntungkan dalam aksi 22 Mei bertanggung jawab kepada para korban kericuhan. Kericuhan tidak akan terjadi jika elite politik tidak memancing para simpatisan mereka.
"Kami meminta agar para elite politik juga bertanggung jawab karena ini dimulai sangat panjang kedua belah pihak ini ikut menyumbang adanya kekerasan ini," kata Asfinawati di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
Asfinawati menuding elite politik hanya berani memanas-manasi pendukungnya saja laiknya sebuah alat. Jika sudah terkena musibah, elite politik kerap angkat tangan dan tidak mau disalahkan.
Untuk itu, YLBHI ingin hal seperti ini dituntaskan. Asfinawati ingin para elite politik juga mendapatkan ganjaran usai memanas-manasi publik.
"Kita harus bersama-sama sebagai bangsa Indonesia menghentikan kekerasan politik seperti ini harus berhenti dalangnya sistemnya harus dibongkar," tegas dia.
Baca juga: Cicitan Lama Soal Terima Kekalahan Jadi Viral, Ini Kata Anies
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya mengakhiri unjuk rasa.
Wiranto menilai jika kejadian serupa kembali terulang, Prabowo harus bertanggung jawab menghentikannya.
"Kita lihat nanti, kalau seandainya masih ada niatan dari para pendukungnya untuk melakukan aksi yang anarkistis seperti yang terjadi kemarin itu, yang paling bertanggung jawab menghentikan itu hanya sang pemimpin, Pak Prabowo sendiri," kata Wiranto.
Pernyataan itu disampaikan Wiranto dalam sebuah video berdurasi 1:53 detik.
Dalam video itu, Wiranto berbincang dengan beberapa stafnya sebelum sahur bersama di kediamannya. Wiranto menghormati sikap yang diambil Prabowo. Menurutnya, tindakan itu tepat secara hukum.
Ia pun berharap para pendukung pasangan capres nomor urut 02 itu patuh. Mantan Panglima TNI itu sangat salut jika para pendukung Prabowo mematuhi perintah tersebut. (Medcom/OL-2)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Bagi warga negara ganda AS-Iran, kedutaan menegaskan bahwa mereka harus menggunakan paspor Iran untuk keluar dari negara tersebut.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12) malam.
ENAM orang saksi diperiksa soal kerusuhan dan pengeroyokan di Kalibata yang membuat dua orang penagih utang atau mata elang tewas, Kamis (11/12) malam.
Reno Syahputra diduga meninggal karena menjadi korban kebakaran saat kerusuhan di Kwitang dan akan dimakamkan di Surabaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved