Rekonsiliasi lewat Sandiaga

PEMILU Presiden 2019 harus diakui telah menimbulkan keretakan di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua kubu dengan dimotori Joko Widodo dan Prabowo Subianto selaku calon presiden didorong untuk bertemu dan memberi teladan rekonsiliasi.  

Pertemuan itu pun tengah diupayakan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Ketua TKN Erick Thohir membeberkan komunikasinya bersama calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Erick menyebut dirinya maupun Sandiaga punya iktikad baik menyikapi problem seputar pemilu.

“Apakah proses ini (pemilihan umum) mesti dicari jalan keluar yang win-win. Kan kayak begitu,” ujar Erick di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Erick mengklaim sama sekali tidak ada penolakan dari Sandiaga. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu paham pemikiran Erick, dan hal ini juga disampaikan ke calon presiden masing-masing. “Beliau sangat welcome, saya rasa dan saya yakin pembicaraan saya dengan Pak Sandi secara informal pun pasti Pak Sandi sampaikan ke Pak Prabowo seperti saya juga pasti menyampaikan ke Pak Jokowi,” ujar Erick.
Juru bicara TKN Arya Sinu­lingga­ menyebut tidak su­­lit merekonsiliasi para elite politik kedua pasangan capres. Saling berbalas pernyataan di media pun, disebut Arya, hal biasa dalam iklim politik negara berdemokrasi.

“Walaupun kita debat tapi komunikasi baik kok. Tiap debat juga di sela itu kita bangun hubungan baik, jadi enggak ada yang keras sebenarnya,” ujar Arya saat dihubungi Medcom.id, Sabtu (25/5).

Juru bicara BPN Andre Rosiade­ menyatakan hal serupa. Menurut dia, tidak ada masalah personal antara tim sukses pihaknya dan timses kubu petahana. Dalam komunikasi politik, semuanya berlangsung cair dan bersahabat. “Tapi kalau dari segi pandang­an, pemikiran, kebijakan kita banyak perbedaan pendapat,” ujar Andre.

Tanggung jawab elite

Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar elite politik di Indonesia terutama yang terlibat dalam Pemilu 2019 bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019 terkait dengan hasil pemilu. Narasi provokatif yang dibangun mereka dinilai menjadi salah satu penyebab kerusuhan.

“Kami minta agar elite politik bertanggung jawab karena kerusuhan tersebut dimulai sejak lama sebagai eskalasi pernyataan provokatif, ujaran kebencian, dan pelintiran kebencian, terutama dari kedua kubu peserta Pemilu 2019,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta, kemarin.

Selain YLBHI, organisasi seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Amnesty Internasional Indonesia, dan LBH Pers turut memantau insiden kerusuhan tersebut.
Menurut Asfinawati, perang komentar antarkedua kubu justru memperburuk situasi baik sebelum maupun setelah penetapan hasil Pemilu 2019, alih-alih mendinginkan suasana. (P-2)