MUI: Kerusuhan 22 Mei Menodai Ramadan

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan kericuhan yang terjadi di beberapa titik Jakarta pada Rabu (22/5). Kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka itu dianggap telah menodai bulan suci Ramadan.

"Aksi kerusuhan yang dilakukan pada bulan Ramadan sangat disesalkan karena telah menodai kesucian bulan yang sangat dimuliakan oleh umat Islam dan hukumnya haram," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, dalam keterangannya, Kamis (23/5).

Zainut mengatakan aksi kerusuhan tersebut merupakan bentuk tindakan brutal yang bertujuan ingin menciptakan kekacauan, konflik, dan perpecahan. Aksi itu merupakan salah satu cara memprovokasi dan mengadu domba diantara elemen bangsa.

MUI meyakini kerusuhan yang terjadi bukan dilakukan oleh para pengunjuk rasa dan peserta demonstrasi. Namun, oleh sekelompok orang yang berniat jahat menginginkan Indonesia tercerai berai.

"MUI memberikan apresiasi kepada aparat keamanan yang bertindak cepat menangkap para pelaku kerusuhan," tutur Zainut.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Kerusuhan 22 Mei Diusut

Ia juga meminta agar aparat segera menindak tegas dan mengusut tuntas aktor intelektual, otak dan dalang kerusuhan tersebut. Itu dibutuhkan agar tidak menimbulkan fitnah, saling tuduh dan curiga diantara elemen masyarakat.

"MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi melakukan aksi kekerasan dan tindak pelanggaran hukum lainnya. Tetap mengedepankan sikap santun, damai, dan akhlakul karimah dalam menyampaikan tuntutan aspirasinya," ungkapnya.

Tak hanya pada aparat dan massa aksi, MUI juga mengimbau kepada para elite politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan narasi kesejukan yang dapat mendorong terbangunnya rekonsiliasi nasional dan persaudaraan kebangsaan. Para tokoh juga harus meninggalkan narasi provokatif dan penuh kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

MUI mengapresiasi kepada pasangan calon presiden yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk kesadaran konstitusional dan memberikan pembelajaran berdemokrasi yang sehat, dewasa, dan bermartabat.

"Harapan kami sikap kenegarawanan tersebut ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi, dialog, dan silaturahmi antartokoh bangsa," tutup Zainut.(OL-5)