Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN orang kembali turun ke Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, untuk beraksi di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka berkumpul di sekitar Bawaslu.
Pengunjuk rasa tampak mengenakan peci dengan baju dominan berwarna putih. Mereka tampak membawa bendera hijau bertuliskan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sesekali mereka meneriaki aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Mereka tak terima dengan sikap polisi kepada massa yang berdemonstrasi di Bawaslu.
Salah satu peserta aksi, Aji Boneng, asal Sukabumi, Jawa Barat, menyebutkan mereka kembali turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Mereka menuding ada kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Ya kami menuntut keadilan karena pikir saja jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya nyali, tidak mungkin mengumumkan hasil pemilu dini hari, kalau di kampung saya maling itu keluarnya dini hari," kata Aji, Rabu (22/5).
Baca juga: Belasan Mobil di Sekitar Asrama Brimob Petamburan Hangus
Sementara itu, aparat kepolisian dari pasukan huru hara Brigadir Mobil (Brimob) kembali bersiaga di depan Gedung Bawaslu. Mereka siap menghalau massa aksi yang mendekati gedung.
Sejatinya, polisi sudah memukul mundur massa yang beraksi di depan Gedung Bawaslu, Selasa (21/5). Massa yang tidak kunjung membubarkan diri ini didorong terus hingga ke Jalan Sabang, Menteng, dini hari tadi.
Pantauan di lapangan, pukul 02.00 WIB, massa sempat membakar spanduk, karet, dan barang lainnya. Polisi lantas mengerahkan mobil antihuru hara dan menyemprotkan air dari water cannon untuk memadamkan api. Kisruh antara massa pendemo dengan polisi terjadi.
Aparat sempat menembakkan gas air mata demi membubarkan massa dari ruas Jalan Wahid Hasyim arah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan karena massa tak mengindahkan peringatan aparat untuk membubarkan diri. (Medcom/OL-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved