Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PERSONEL gabungan Polres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 Kota Sukabumi, Jawa Barat, menggelar operasi cipta kondisi berupa penyekatan mobilisasi massa. Upaya persuasif tersebut difokuskan di pertigaan Jalan Raya Cibolang, Kecamatan Cisaat, Senin (20/5) malam hingga Selasa (21/5) pagi.
"Jadi ini dalam rangka mengantisipasi people power yang direncanakan pada 22 Mei. Polres Sukabumi Kota bersama Kodim 0607 melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan penumpang yang diperkirakan digunakan massa ke Jakarta," kata Kapolres Sukabumi Kota, AKB Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (20/5) pagi.
Giat cipta kondisi itu dilakukan dengan cara-cara persuasif. Susatyo mengaku mengedepankan imbauan-imbauan agar massa tidak terprovokasi dengan ajakan people power terhadap hasil Pemilu 2019.
"Alhamdulillah, hingga subuh ini (Selasa), kami belum menemukan adanya indikasi yang menonjol untuk masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya berangkat ke Jakarta," tegas Susatyo.
Susatyo meyakini cara berpikir masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya sudah dewasa dalam berpolitik. Sehingga lebih mengedepankan menunggu hasil pengumuman resmi Pemilu 2019 secara konstitusional yang dilakukan pihak penyelenggara.
"(Penyekatan) ini tentunya akan dilaksanakan secara kontinyu sampai dengan nanti dilaksanakannya penetapan," ujarnya.
Giat operasi cipta kondisi melibatkan ratusan personel. Mereka terdiri dari Polres Sukabumi Kota sebanyak 80 personel, dan Kodim 0607 Kota Sukabumi sebanyak 30 personel.
Sementara di Kabupaten Cianjur, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengajak semua elemen masyarakat menjaga kondusivitas wilayah saat pengumuman maupun pascapengumuman hasil rekapitulasi KPU tingkat nasional. Ajakan itu menyusul telah dilakukannya rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri belum lama ini.
"Walaupun sudah ada isu demonstrasi, kami mengimbau dan mengajak, khususnya kepada tokoh pemuka agama untuk menyampaikan kepada wargan agar tidak ikut-ikutan mobilisasi massa ke Jakarta. Jaga kondusivitas Cianjur agar selalu aman," tegas Herman.
baca juga: Warga Pulau Seliu Bisa Nikmati Kompor Listrik
Masyarakat Cianjur juga diimbau menghargai kinerja KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Masyarakat harus berani menolak pemberitaan yang sifatnya bohong karena tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Tidak perlu ada pergerakan massa yang inkonstitusional, tolak ajakan people power yang akan melakukan demonstrasi ke KPU RI. Tingkatkan kewaspadaan dan jaga kondusivitas lingkungan," pungkasnya. (OL-3)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved