Pembangunan SDM Dorong Pemerintahan Efektif dan Efisien

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Untuk itu, pemerintah akan merealisasikan pembangunan sumber daya manusia," kata Syafruddin  saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) 2018 di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (17/5).

Apalagi di zaman modern seperti saat ini, lanjut Syafruddin, pembangunan SDM merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam (SDA).

"SDA berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujar mantan Wakapolri itu.

Menurut dia, banyak negara di dunia saat ini yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang andal.

Untuk itu, kata dia, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," tandas Syafruddin yang juga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia itu.

Baca juga: 7 Provinsi belum Rampungkan Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019

Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebab, hingga saat ini, masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya ialah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih.

Untuk itu, Kemenpan-RB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaian permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini," ungkap Syafruddin.

Ia juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektivitas kerja pemerintahan.

"Laporan kinerja ini merupakan bagian dari controlling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menpan-RB memberikan apresiasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan evaluasi terhadap LKjPP kementerian dan lembaga (K/L).

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, LkjPP  merupakan bagian dari pertanggungjawaban K/L terkait penggunaan anggaran APBN 2018.

Sebanyak 88 K/L telah menyerahkan LKjPP melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi dan penyusunan LKjPP sendiri dilakukan BPKP sejak 26 April hingga 8 Mei lalu.

Sedangkan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, menyatakan, penyerahan LkjPP oleh K/L menunjukkan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian program saja, tetapi juga pada aspek akuntabilitas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan. (RO/OL-9)