Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH massa yang tergabung dalam Gerakan Daulat Rakyat (GDR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rabu (15/4). Massa yang berjumlah puluhan tersebut terlihat mulai berdatangan pada pukul 13.30 WIB. Mereka tampak berdatangan dengan pakaian dan atribut serba hitam, membawa spanduk, bendera merah putih, hingga keranda mayat.
Menurut Ketua Koordinator Gerakan Daulat Rakyat, Sangap Surbakti, keranda mayat sengaja diusung dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk menyimbolkan matinya demokrasi di Indonesia karena adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019.
Baca juga: KPU Buka Kemungkinan Kembali Perpanjang Waktu Rekapitulasi di DKI
"Itu adalah simbol matinya demokrasi, kecurangan yang terjadi itu sama dengan mematikan demokrasi. Hak tertinggi rakyat itu telah dibunuh oleh para penguasa," ungkap Sangap.
Dalam aksi tersebut, massa yang mengaku tidak mewakili relawan mana pun juga menuntut agar dilakukannya investigasi atas wafatnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Untuk itulah massa sengaja menggunakan pakaian serba hitam sebagai bentuk belasungkawa.
"Kami menuntut bukan dibentuk tim independen dari dalam negeri, tidak. Kami tidak setuju dengan statemen beberapa elit. Kami menginginkan independen dari luar. Kalau tim dari dalam negeri, semua akan diintervensi, mau kubu siapa pun karena deal politik bisa terjadi," tandas Sangap.
Baca juga: IAD Kejaksaan Bantu Korban Kebakaran di Kampung Bandan
Sangap mengaku, pihaknya juga akan melanjutkan aksi unjuk rasa juga di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menuntut agar kedaulatan yang telah dirampas oleh para penguasa dapat kembali ke tangan rakyat.
"Untuk itu kami hari ini bukan hanya ke Bawaslu tapi juga ke KPU. Kami ingin kembali mengembalikan bahwa hak tertinggi itu ditangan rakyat," pungkasnya. (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved