Puan Mengaku belum Pikirkan Ketua DPR

KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengaku belum memikirkan kursi pimpinan DPR periode 2019-2024. Ia masih fokus menjalani tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Saat ini kan kita masih menunggu hasil real count suara (Pemilu 2019) pada 22 (Mei). Jadi, masih fokus pada tugas-tugas di kabinet," kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan belum ada pembicaraan di internal koalisi terkait dengan penugasan dan penempatan di posisi tertentu. Dia pun tak ingin sesumbar meski didukung partai-parti anggota koalisi pendukung Jokowi-Amin, seperti NasDem, Golkar, dan PKB.

Puan menegaskan belum ada keputusan final tentang hal itu. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada kandidat ketua DPR lain dari PDIP. Ia juga belum berkomunikasi dengan internal partai karena masih menunggu pengumuman resmi hasil pemilu dari KPU.

"Sampai hari ini dapil saya di Jateng belum memutuskan hasil pileg. Setelah ada keputusan KPU baru kita dapat hasil yang sah," pungkasnya.

Jika dorongan anggota koalisi terwujud, Puan akan menjadi perempuan Indonesia pertama yang menduduki kursi Ketua DPR.

Berdasarkan UU Nomor 2/2018 tentang MD3, pimpinan DPR terdiri dari seorang ketua dan lima wakil ketua. Calon pimpinan diajukan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Mereka dipilih secara musyawarah mufakat. Bila musayawarah mufakat tidak berhasil, akan dipilih berdasarkan suara terbanyak (pasal 84).

Kader perempuan
Selain di DPR, usulan agar kursi pimpinan diisi perempuan juga muncul untuk MPR. Partai NasDem menjadi salah satu yang mendukung rencana itu.

"Kita bisa menggunakan momentum politik ini untuk memecahkan beberapa rekor politik. Kita sudah punya presiden perempuan, belum pernah punya ketua DPR perempuan. Kenapa tidak di waktu yang sama lebih maju lagi MPR juga dipimpin dari tokoh perempuan," ujar Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Ia mengatakan NasDem siap menyodorkan kader perempuan terbaik bila memang dibutuhkan. "NasDem punya tokoh-tokoh perempuan yang siap dan mempunyai kompetensi memadai untuk menjadi pimpinan MPR. MPR ini lembaga garda konsensus kebangsaan, jadi kita butuh tokoh yang benar-benar menjadi gardanya konsensus kebangsaan," ujarnya.

Namun, Johnny belum bisa menyebutkan siapa yang akan diajukan NasDem sebagai sosok pemimpin perempuan di DPR. Ia ingin menunggu sampai proses penghitungan suara pemilu legislatif terlebih dulu selesai pada 22 Mei mendatang.

"Kan nanti melalui paket. Tapi dari NasDem ada tokoh perempuan. Kalau di MPR itu seharusnya sudah senior, harus sudah punya kemampuan komunikasi karena dia melakukan komunikasi dengan rakyat."

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Puan berkompeten untuk menjadi ketua DPR menggantikannya. "Iya berkompeten. Kalau PDIP menunjuk Puan, kita setuju," ujar politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu. (Pro/P-3)