Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA anggota DPRD Bali terlibat adu jotos sesaat menjelang sidang di Kantor DPRD Bali, Selasa (14/5). Dua anggota DPRD Bali yang terlibat adu fisik adalah Dewa Nyoman Rai dari Dapil Buleleng dan Kadek Diana dari Dapil Gianyar. Keduanya sama-sama dari Fraksi PDIP
Perkelahian dua orang anggota Fraksi PDIP itu, membuat agenda rapat menjadi buyar dan molor beberapa jam. Adalah anggota Komisi I, I Dewa Nyoman Rai yang terlibat perkelahian memalukan itu. Tanpa sebab musabab yang jelas tiba-tiba dia dikabarkan memukul anggota Komisi III, I Kadek Diana hingga berdarah.
Perkelahian dua politikus PDIP beda wilayah itu dibenarkan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Bukan hanya Tamba saja, beberapa anggota Dewan yang kebetulan ada di kantor sekretariat dewan itu juga mengatakan hal yang sama.
"Saya tidak tahu masalahnya, tapi karena tanggung jawab sebagai Ketua Komisi saya langsung membawa Pak Kadek Diana ke RS Bali Mandara karena pelipis kanannya mengeluarkan darah," ucap Tamba.
baca juga: Bamsoet: Puan Berkompeten jadi Ketua DPR
Usai menjalani perawatan di RS Bali Mandara, Kadek Diana langsung mengadukan kasus pemukulan itu ke Polsek Denpasar Selatan. Gubernur Bali, I Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali akan memberikan sanksi untuk kedua kadernya itu.
"Kami akan memberikan sanksi tegas kepada keduanya, Ini berhubung dengan etika partai," kata Koster saat dimintai konfirmasi. (OL-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved