Bamsoet: Holding dan Superholding BUMN untuk Tingkatkan Kinerja

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menginginkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pionir pembangunan dan perekonomian nasional tidak henti melakukan terobosan. Hal ini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya, sehingga total aset BUMN yang sampai 31 Desember 2018 mencapai Rp8.092 triliun bisa ditingkatkan menembus Rp 10.000 triliun lebih.

"Tren peningkatan aset BUMN sudah cukup bagus. Di tahun 2017 mencapai Rp7.210 triliun dan di 2018 mencapai Rp8.092 triliun. Namun demikian, DPR RI melalui Komisi VI dan XI sebagai mitra kerja BUMN mendorong tidak berpuas diri atas peningkatan nilai aset tersebut. Masih ada pekerjaan rumah penting untuk menembus nilai aset mencapai Rp10.000 triliun, salah satunya dengan membentuk holding dan superholding," kata pria yang karib disapa Bamsoet saat menjadi keynote speaker pada acara Teropong BUMN Award 2019 di Jakarta, Jumat (10/5).

Khusus mengenai isu holding dan superholding, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan kedua hal tersebut adalah isu lama sejak berbagai pemerintahan di masa lampau yang belum juga terealisasi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo yang memasuki tahun kedua pemerintahan.

"Sebelum melaksanakan perubahan besar ini, pemerintah hendaknya mengkaji dampak positif dan negatifnya secara seksama. Sisi positif pembentukan holding dan superholding di antaranya akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergi BUMN serta meningkatkan efisiensi operasi perusahaan," tutur Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Namun demikian, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan potensi risiko yang mungkin muncul perlu diwaspadai seperti ketidaktepatan sektor usaha entitas yang digabungkan serta menurunnya daya saing perusahaan yang sesungguhnya merupakan faktor pendorong kinerja entitas.

"Jangan sampai pembentukan super holding ini malah memperburuk kondisi saat ini. Karena penggabungan usaha ini sesungguhnya bukan sekadar masalah konsolidasi laporan keuangan," ucap Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengingatkan, seiring berkembangnya tuntutan keterbukaan, keadilan dan akuntabilitas dalam dunia usaha di era globalisasi dan digitalisasi ini, BUMN semakin dituntut menerapkan prinsip-prinsip transparancy, accountability, responsibility serta fairness dalam sistem tata kelolanya.

"Selain DPR RI, banyak pihak yang berkepentingan untuk mengawasi pengelolaannya. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Salah satu instrumen yang saat ini dianggap paling efektif dalam melaksanakan pengawasan oleh masyarakat ini adalah media massa. Melalui fungsi informasinya, media massa menyebarkan informasi kepada masyarakat," terang Bamsoet.

Karenanya, Dewan Pakar KAHMI ini mengapresiasi even Teropong BUMN Award yang telah dua kali diselenggarakan Teropong Senayan, sebagai upaya media dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Selain itu, even ini juga merupakan wujud dari upaya Teropong Senayan dalam membangun relasi yang positif dengan badan usaha milik negara.

"Selamat kepada yang terpilih menerima penghargaan dari 9 kategori. Dengan adanya event semacam ini kami harapkan BUMN akan lebih terpacu meningkatkan kinerjanya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian nasional," pungkas Bamsoet.(RO/OL-5)