Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 itu berhasil memperoleh angka 80 juta suara. Angka tersebut diperoleh dari data real count form C1.
Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Amin, Lukman Edy, mengatakan angka 80 juta merupakan angka kemenangan psikologis atau telah mencapai 50%+1 suara dari partisipasi pemilih.
Adapun partisipasi pemilih, kata Lukman, diambil dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni mencapai 155 juta suara atau 81%.
"Kalau sudah 80 juta, artinya pertandingan sudah selesai. Sisanya itu formalitas saja. Mau diambil sisanya oleh 02 enggak pengaruh lagi karena kami lewati angka psikologis," kata Lukman Edy di War Room TKN, Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, kemarin.
Dari data yang dibeberkan di War Room TKN, hingga kemarin pukul 17.37 WIB Jokowi-Amin mendapat 80.002.474 suara atau 56,08%, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 62.665.908 suara atau 43,92%. Data itu diambil dari 716.703 TPS.
Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir, mengatakan ekspose 80 juta suara dilakukan bukan bermaksud untuk jemawa. Erick menyebut ekspose dilakukan untuk memperlihatkan transparansi penghitungan yang dilakukan TKN.
"Inilah yang harus kita jaga. Kami tidak mungkin memulai sesuatu yang besar itu dari kecurangan," kata Erick.
Terkait dengan klaim angka tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilainya sah-sah saja asalkan ditunjang dengan data.
"Tentu saja klaim boleh datang dari pihak mana pun, tetapi ujungnya yang menjadi perhatian publik ialah apakah ditunjang data atau tidak," kata Burhanuddin.
Pihak TKN menjadikan dua hal yang menjadi dasar klaim mereka, yaitu TKN memiliki data hard copy dan soft copy C1.
Burhanuddin pun mengajak untuk membandingkan hasil klaim dengan Situng KPU karena hasilnya dipastikan tidak berbeda jauh.
"Jika dicek hasil hitungan TKN dan Situng KPU, meskipun persentase data masuknya berbeda, hasilnya tidak beda jauh, yaitu antara 56,23% dan 56,06%. Jangan lupa, jika dibandingkan dengan data quick count yang sudah 100% dari sampel 2.000 sampai 6.000 TPS, itu persentasenya sekitar 54%-55%. Itu tidak terlalu jauh,'' ungkap Burhanuddin.
Di sisi lain, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk menanggapi perkembangan proses penghitungan.
Bentuknya antara lain dengan melakukan workshop dan mengumpulkan ahli-ahli teknologi informasi untuk meneliti proses penghitungan seilmiah mungkin.
"Kami akan melakukan ekspose, paparan kepada umum pada hari yang tepat minggu depan," ujar Prabowo saat konferensi pers di kediamannya di Jakarta, kemarin.
Rekap nasional
Komisi Pemilihan Umum menargetkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional sudah dimulai pada 9 atau 10 Mei.
"Hampir semua provinsi masih berjalan. Namun, memang ada beberapa yang belum selesai di kabupaten dan kota. Kalau Panitia Pemilihan Luar Negeri sudah selesai rekap, kita rencanakan mulai sekitar tanggal 9 atau 10 (dimulai rekap nasional)," ungkap komisioner KPU Viryan Aziz di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.
Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari kecamatan berlanjut ke kabupaten kemudian ke tingkat provinsi dan nasional. Menurut Viryan, baru Provinsi Gorontalo yang sudah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat provinsi.
Komisioner KPU lainnya, Ilham Saputra, mengusulkan tiga panel dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten secara nasional. Hal itu dianggap bisa mempercepat rekapitulasi suara yang harus selesai pada 22 Mei.
"Kami sedang cek juga, bisa saja nanti di tingkat provinsi dibuat jadi tiga panel," ucap Ilham. (Yan/Ins/X-11)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved