Infrastruktur Kaltim Dukung Ibu Kota Baru

WALAUPUN memerlukan kajian lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menilai kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur mendukung pemindahan ibu kota negara. Pasalnya, kata Jokowi, wilayah Kaltim sudah memiliki infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol.

"Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemarin.  

Meski demikian, tambah Jokowi, kajian untuk memindahkan ibu kota ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, melainkan aspek sosiologis dan sosiopolitik. "Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi, atau lainnya," paparnya.    

Sebagaimana diketahui, Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota. Presiden menjelaskan, isu pemindahan ibu kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI. "Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," ujarnya.    

Menurut Jokowi, sebagai negara besar, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. "Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," katanya.    

Ia menyebutkan ada beberapa lokasi yang sudah sekitar 1,5 tahun ini dipelajari. Salah satunya ialah di Kalimantan Timur. Semua fasilitas yang ada di daerah itu, menurut Presiden, sangat mendukung pemindahan ibu kota, antara lain, berada di tengah lintasan Tol Samarinda-Balikpapan.

Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga pemerintah tidak perlu membangun lagi.    

Menurut Presiden, semua faktor tersebut masih terus dikalkulasi atau dihitung. "Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo berharap persiapan pemindahan ibu kota harus matang dan tak membebani APBN.

"Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

ASN pindah
Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ikut pindah apabila ibu kota baru jadi terealisasi.

"Tentu kalau pusat itu seluruh kementerian, jadi lembaga lembaga yang menyangkut eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentu harus pindah. Otomatis seluruh ASN terkait diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarganya," tuturnya.

Dengan pindahnya seluruh ASN tersebut, tambahnya, pemerintah akan memikirkan konsekuensi yang muncul penyediaan rumah tinggal bagi para ASN.

Untuk itu diperkirakan harus dibangun minimal sekitar 400 ribu rumah dengan berbagai macam jenis.

Kalla menjelaskan, pemindahan ibu kota tersebut dapat dilakukan dengan sistem sewa dari BUMN atau swasta maupun menggunakan skema tukar guling atau ruislag. (Ant/Dro/P-4)