Groundbreaking Ibu Kota Baru Dimulai 2021

PEMERINTAH akan merampungkan kajian final mengenai pemindahan ibu kota negara tahun ini. Sementara itu, proses pembangunan awal atau groundbreaking ibu kota baru rencananya dilakukan pada 2021. "Kita harapkan 2024 ibu kota baru sudah fungsional, sudah siap jadi pusat pemerintahan baru," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai rapat koordinasi terkait pemindahan ibu kota negara di Jakarta, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. "Tadi dalam rapat kita melakukan koordinasi untuk finalisasi dari kajian ini tahun ini sehingga keputusan untuk memilih lokasi juga bisa dilakukan pada tahun ini juga," ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan, kajian final pemindahan ibu kota negara akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk diambil keputusan politiknya. "Beliau (Presiden) harus dapat semua informasi yang paling lengkap sesuai dengan studi lapangan yang dilakukan," terangnya.

Menurut Bambang, apabila kajian tersebut rampung, pemerintah akan bergerak ke aspek perencanaan kawasan. "Itu sudah masuk ranah Pak Basuki menyiapkan masterplan kotanya sampai perencanaan kawasannya," katanya.

Minimalkan dana APBN
Terkait dengan anggaran pemindahan ibu kota negara, Bambang menjelaskan, pemerintah akan berupaya untuk meminimalisasi penggunaan anggaran dari APBN. "Meski ada, tapi seminimal mungkin. Kita akan lebih banyak melibatkan swasta dalam negeri dan BUMN dan ada skema kerja sama pemerintah dan badan usaha," terangnya.

Untuk porsi anggaran antara APBN dan pihak swasta, pemerintah akan menghitung kembali anggaran yang harus dikeluarkan. Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, ungkapnya, porsi antara APBN dan swasta masing-masing 50%.

"Kita masih akan mendata lagi bagaimana kita bisa menurunkan ketergantungan APBN," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengingatkan kepada publik agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. "Saran saya jangan berspekulasi, nanti rugi," katanya.

Nantinya, kata Sofyan, pi-haknya akan melakukan pendataan tentang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang akan dijadikan lokasi pemindahan ibu kota negara.

"Begitu (lokasi) diputuskan, kita akan freeze. Siapa pun tidak boleh jual tanah ke siapa pun kecuali otoritas atau BUMN yang bangun kota, kalau itu tanah individu," tuturnya.

Pemerintah saat ini memiliki empat provinsi yang menjadi kandidat ibu kota baru, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Dari empat wilayah itu, dua wilayah sudah ditinjau langsung Presiden Jokowi. (P-4)