Pemindahan Ibu Kota Butuh Momen yang Tepat

RENCANA Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) memindahkan ibu kota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara.

Ketua Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan pemindahan ibu kota akan mempertegas bahwa Jokowi ialah pemimpin visioner. Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh ke depan sekaligus mampu merealisasikannya.

"Ketika orang banyak berpikir 5 sam-pai 10 tahun, Jokowi jauh ke depan tentang bagaimana masa depan bangsa. Ditambah lagi semua direalisasikan, bahkan mengawal pelaksanaannya. Bukan hanya wacana dan bukan hanya minta laporan," kata Umbas dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, kemarin.

Sayangnya, kata Umbas, gagasan besar Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta sering ditanggapi nyinyir dan utopis oleh berbagai pihak.

Misalnya, itu disebut hanya buntut kekecewaan karena Ahok kalah dalam pilkada di DKI. Kemudian, ada juga yang menganggap itu hanya sebagai pengalihan isu.

"Padahal, tak serendah dan sekecil anggapan mereka itu. Gagasan Pak Jokowi itu untuk kepentingan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia," kata Umbas.

Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Eko Sulistyo menegaskan, pemindahan ibu kota membutuhkan momentum yang tepat. Sudah ada UU yang mengatur kedudukan ibu kota. Seperti UU 29 Tahun 2007 yang mengatur DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Untuk dilegislasi nanti, Eko juga menambahkan apakah merevisi UU 29 Tahun 2007 atau malah membuat UU yang baru. Ia menyerahkan pada para pengatur regulasi karena pembahasan legislasi ada di tingkat daerah sampai pusat.

Sementara itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai perlu memikirkan dampak lingkungan di lokasi baru jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. "Misalnya, apakah memindahkan ibu kota juga membuka lahan hutan," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Menurutnya, perlu kajian mendalam dari segi lingkungan dan tidak dibenarkan jika ibu kota baru harus babat alas karena proses itu dinilai tak ramah lingkungan dan mengurangi areal hutan di Tanah Air.

"Karena nanti mungkin ada yang menganggap deforestasi, kritik seperti itu pasti ada," kata Tsamara. (Mal/P-1)