Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SATUAN kerja (satker) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bertekad mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) untuk satuan kerjanya. Hal ini terkait dengan pencapaian satker pidsus yang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
"Ini bukan suatu hal luar biasa. Ini bagaimana kami membangun organisasi ini, menjaga integritas personel kami dan bagaimana mewujudkan pelayanan hukum," ujar JAM Pidsus Adi Toegarisman di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, selama ini satker Pidsus setelah memperoleh WBK terus menunjukkan perkembangan dan konsisten menjalankan program WBK.
"Karena itu, untuk meraih predikat WBBM, kita harus menerapkan di antaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja," paparnya.
Disebutkan, untuk peningkatan kapasitas SDM, pihaknya menggelar Pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) selama 4 hari di Lembang, Jawa Barat. Pihaknya juga melakukan Sosialisasi SOP, Pelaksanaan SOP, Revisi Pedoman Tuntutan Pidana, FGD bersama MAPPI dan KPK.
Penyamaan persepsi aparat penegak hukum (APH) terkait substansi dan prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi prinsip keadilan, pembangunan jaringan APH dan pihak terkait.
Sementara dalam manajemen sistem penanganan perkara, JAM Pidsus telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan agar pekerjaan tidak dilakukan berulang dan kontrol akurat dari atasan masing-masing tim oleh kasubdit terhubung.
Selain itu, Adi mengatakan, isu strategis dalam program itu ialah menjaga integritas dan membentuk disiplin para aparatur sipil negara (ASN). (Ant/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved