Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN kerja (satker) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bertekad mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) untuk satuan kerjanya. Hal ini terkait dengan pencapaian satker pidsus yang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
"Ini bukan suatu hal luar biasa. Ini bagaimana kami membangun organisasi ini, menjaga integritas personel kami dan bagaimana mewujudkan pelayanan hukum," ujar JAM Pidsus Adi Toegarisman di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, selama ini satker Pidsus setelah memperoleh WBK terus menunjukkan perkembangan dan konsisten menjalankan program WBK.
"Karena itu, untuk meraih predikat WBBM, kita harus menerapkan di antaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja," paparnya.
Disebutkan, untuk peningkatan kapasitas SDM, pihaknya menggelar Pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) selama 4 hari di Lembang, Jawa Barat. Pihaknya juga melakukan Sosialisasi SOP, Pelaksanaan SOP, Revisi Pedoman Tuntutan Pidana, FGD bersama MAPPI dan KPK.
Penyamaan persepsi aparat penegak hukum (APH) terkait substansi dan prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi prinsip keadilan, pembangunan jaringan APH dan pihak terkait.
Sementara dalam manajemen sistem penanganan perkara, JAM Pidsus telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan agar pekerjaan tidak dilakukan berulang dan kontrol akurat dari atasan masing-masing tim oleh kasubdit terhubung.
Selain itu, Adi mengatakan, isu strategis dalam program itu ialah menjaga integritas dan membentuk disiplin para aparatur sipil negara (ASN). (Ant/P-3)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved