Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
LAGI, penegak hukum yang semestinya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru terlibat kasus korupsi. Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi pun membekuk hakim, pengacara, dan panitera di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena diduga terlibat perkara suap.
Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, mereka diringkus penyidik lewat operasi tangkap tangan. "Sore ini ada tim dari bidang penindakan yang melakukan kegiatan di Balikpapan. Ada lima orang yang diamankan. Mereka masih menjalani pemeriksaan di kepolisian daerah dan besok pagi dibawa ke Jakarta," ujar Febri melalui pesan singkat, tadi malam.
Kelima orang yang diamankan ialah 1 hakim, 2 pengacara, 1 panitera muda, dan 1 pelaku usaha. Penangkapan dilakukan setelah KPK menghimpun informasi terkait transaksi pemberian uang kepada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan. "Setelah kami cek di lapangan dan ada bukti-bukti awal, sejumlah tindakan dilakukan."
Febri menambahkan, terdapat barang bukti berupa uang yang diamankan. Uang itu diduga bagian dari permintaan hakim untuk membebaskan terdakwa dari ancaman pidana atas kasus penipuan dokumen tanah.
Penangkapan hakim, pengacara, dan panitera di Balikpapan, kemarin, kian menambah panjang daftar penegak hukum yang bertabiat pagar makan tanaman. Mereka yang semestinya memberangus korupsi justru melakukan korupsi.
Dari data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch, periode Maret 2012 hingga November 2018, tercatat 28 aparat lembaga peradilan yang ditangkap KPK. Mereka terdiri atas 18 hakim dan 10 aparat nonhakim. Tidak sedikit pula pengacara yang harus menjadi pesakitan KPK.
Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan keprihatinan atas penangkapan kembali hakim oleh KPK. "Sikap Mahkamah Agung tentu prihatin dan menyerahkan kepada KPK mengenai proses hukumnya," ucapnya.
Dia tak bisa berkomentar banyak karena baru mendapat informasi penangkapan hakim tersebut dari pemberitaan media massa. "Mari kita tunggu hasil pemeriksaan KPK. Sejauh ini informasi yang kami terima, seorang hakim bernama Kayat terkena OTT. Berikut panitera muda, pengacara dan pihak swasta." (Tes/Faj/X-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Jelajahi Balikpapan, kota minyak di Kalimantan Timur! Temukan profil, letak geografis, dan destinasi wisata populer seperti pantai dan hutan.
Untuk memastikan ketersediaan BBM, terutama jenis Pertamax, di Balikpapan, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan.
Pengawas Lapangan SPBU Batakan Esra mengatakan ketersediaan BBM bergantung pada pasokan dari Pertamina. Ia menduga terjadi keterlambatan distribusi dari pusat.
Adapun insiden itu viral di media sosial. Tampak Ferry Mukhlisa tenggelam secara perlahan, hingga nyaris tidak terlihat.
Investasi ini menjadi langkah penting yang merupakan komitmen SLB dalam mendukung pertumbuhan industri lepas pantai dan sektor energi Indonesia.
Posko Mudik Bersama BUMN tersebar di 42 titik di seluruh Indonesia, termasuk di Padang dan Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved