MESKIPUN berbeda pilihan dalam kontestasi Pilpres pada 17 April 2019, masyarakat diminta kembali bersatu dan menunjukkan kedewasaannya dalam berdemokrasi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj dalam Multaqo (pertemuan) Alim Ulama, Habaib, dan Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia di Ball Room Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, tadi malam.
"Sayangilah Indonesia, kedepankan persatuan. Islam mengajarkan persatuan, persaudaraan, Islam melarang kekerasan, apalagi perbuatan kaos dan inkonstitusional," ujarnya.
Ia pun mengimbau agar momen pemilu tidak menjadi pemecah persatuan bangsa. "Tunjukkan bangsa Indonesia paham berdemokrasi, dewasa berdemokrasi. Pemilu boleh berbeda pilihan. Setelah pemilu selesai, kita bersatu kembali," tuturnya.
Saat ditanya soal Ijtimak Ulama III, Said Aqil menjelaskan ulama-ulama yang hadir pada multaqo alim ulama. "Ulama yang saya tahu yang (hadir) ini, Kiai Maimoen Zubair, Anwar Iskandar, itu ulama, yang punya santri, pesantren, paham tentang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat Islam, peradaban, bukan hanya pakaian, tapi yang betul-betul paham soal disiplin ilmu dalam Islam," terang Aqil.
Multaqo ini diinisiasi dan dihadiri oleh ulama sepuh KH Maimun Zubair dan Habib Lutfi bin Yahya yang dihadiri 1.500 orang peserta dari para ulama sepuh, berbagai ormas, habaib, para cendekiawan muslim.
Hadir juga sejumlah tokoh ulama di antaranya Prof Dr Said Aqil Siraj, TGB Turmudi Badarudin, dan KH Anwar Iskandar.
Pertemuan disertai juga diskusi panel dari para cendekiawan muslim seperti Prof Dr Nasaruddin Umar, Prof. Maskuri Abdulillah, KH Masdar F Mas'udi, Habib Salim Jindan dan lainnya, serta dimoderatori oleh Dr Najib Burhani.
Jubir Multaqo M Najih Arromadloni mengatakan para ulama, habaib, dan cendekiawan muslim perlu terus menjadi garda terdepan dalam membangun baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang subur dan makmur, adil, dan aman). Karena itu, lanjut Najih, jika dikaitkan dengan permasalahan pemilu, ulil amri-nya ialah KPU ( Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, seluruh umat Islam wajib taat kepada keputusan KPU, Bawaslu, dan MK jika menyangkut masalah hasil pemilu karena mereka ialah lembaga negara yang diberi wewenang berdasarkan UU untuk menyelenggarakan pemilu dan mengumumkan hasilnya. "Ketaatan di sini bisa bermakna teguh menempuh jalur konstitusional. Prinsip ketaatan ini menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki," ungkapnya.
Sebelumnya, Ijtimak Ulama III yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/4) menuntut KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, alasannya karena terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Rekonsiliasi
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pentingnya upaya rekonsiliasi selepas Pemilu 2019. Hal ini disampaikan SBY di hadapan sejumlah tokoh Suluh Kebangsaan yang menjenguk istrinya, Ani Yudhoyono, di National University Hospital Singapura, kemarin.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut membuka ruang dialog sangat penting guna membahas keberlangsungan bangsa. Menurut SBY, dua pihak yang berkontestasi di pilpres sebaiknya menahan diri menanti penghitungan suara KPU.
Di antara tokoh Suluh Kebangsaan, yakni Sinta Nuriyah, Alissa Wahid, Mahfud MD, dan Dahlan Iskan. "Para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan meminta agar Bapak SBY tetap berkontribusi bagi bangsa dan negara, termasuk dalam menyejukkan suhu politik yang cenderung meningkat saat ini," kata staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, melalui keterangan tertulisnya, kemarin. (Mir/Faj/X-4)
