Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
USAI mengecek peladen dan cara kerja Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merasa ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pihak KPU.
Ia menanyakan soal data yang terinput itu teks tetapi tidak ada gambar hasil pemindaian C1. Menurutnya, selevel lembaga negara harus bisa mengurus kelemahan sistem teknologi informasi (IT).
"Dijawab tadi karena ini overload. sehingga mereka tidak bisa menyerap image itu. sehingga ada sejumlah data yang terinput, tetapi tidak ada hasil scan dari C1nya, dan akhirnya dipindahkan storagenya, dan Seterusnya. Ini juga satu hal yang menurut saya sangat amatiran. karena seharusnya untuk tingkat negara tidak boleh ada hal-hal seperti ini, karena sudah harus dihitung berapa jumlah kapasitas dari memori yang dibutuhkan," terangnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (3/5).
Ia mencontohkan kesalahan dalam input hasil C1, ternyata tidak ada sistem yang bisa mengoreksi langsung. Cukup banyak kesalahan input, misalnya 120 suara ditulis di Situng 1200.
Baca juga: Fadli Zon tidak Bisa Mengatasnamakan DPR untuk Setop Situng KPU
"Padahal kita tahu jumlah TPS itu hanya 3 digit (makismal 300). Kenapa kalau 4 digit masih masuk juga. ini tidak bisa dijawab oleh KPU dengan sistem yang ada," jelasnya.
Hal yang kedua yang kita sayangkan oleh Fadli adalah verifikator Situng. Menurutnya dari penjelasan KPU mereka yang menginput data Situng sekaligus menjadi verifikator.
"Sehingga ini ada conflict of interest karena mereka mengerjakan pekerjaan input, mereka juga yang bisa melakukan verifikasinya. Sehingga bisa tidak akurat dan ini kenyataan yang terjadi dan tadi juga kita sampaikan di lapangan. Lalu kemudian juga mengenai server disampaikan bahwa server yang ada di sini tetap ada backup server di Sentul dan juga di BPPT.
"Yang paling penting itu ada transparansi, ada juga hrs ada trust atau kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaranya yaitu KPU. Kita diskusi juga tadi saya pernah melihat bagaimana pemilu di Meksiko itu luar biasa. Mereka bisa memonitor semua dan mereka sangat tangguh hadapi ancaman kecurangan dan lainnya. Tidak boleh ada yang mengawal suara, C1 palsu. Ini kelemahan yang ada sekarang yang saya kira menimbulkan masyarakat tidak percaya dengan hasil sekarang," tandas Fadli. (OL-1)
Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024.
Aparat mesti mengawal proses perhitungan suara di berbagai daerah rawan konflik terutama pada Pilkada Aceh 2024.
Salah satu proses penting dalam Pilkada adalah perhitungan suara resmi atau real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilkada Sumut) nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan unggul telak dalam perolehan suara di TPs 44 Bakti Karya, Medan Johor.
CALON gubernur (cagub) Pilkada Jabar Dedi Mulyadi dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menang telak di lokasi Presiden Prabowo Subianto nyoblos.
Berdasarkan data yang masuk dari Voxpol Center Research and Consulting, pasangan calon Gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, sementara memimpin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved