Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar kasus-kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan rakyat dan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah harus diselesaikan secepatnya. Ia menunjuk contoh sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
"Saya kira ini bukan hanya di Kampar. Hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semua. Saya minta ini segera diselesaikan secepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum. Ada rasa keadilan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5) pagi.
Terkait tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, Presiden Jokowi mengatakan apabila di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu.
"Ya siapa pun pemilik konsesi itu harus berikan kepada masyarakat, kampung, atau desa agar ada kepastian hukum. Kalau yang diberikan konsesi sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya," tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan bahwa rasa keadilan dan kepastian hukum harus nomor satu.
baca juga: YLKI Sebut Minim Sosialisasi Tarif Baru Ojek Online
Presiden Jokowi mengakui, langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun persoalan sengketa tanah terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu Presiden meminta agar ada cara sistemik yang tersistem untuk menyelesaikan semua.
Kemudian menyangkut implementasi kebijakan satu peta, Presiden memperkirakan nanti akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat dan pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL).
"Saya kira dari lima juta, tujuh juta, sembian juta, saya kira kira nanti pada 2024-2025 sertifikasi di seluruh Tanah Air akan selesai semuanya," harap Presiden. (OL-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koswara Kantah Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantah Tangsel, Serpong.
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen hukum tertinggi yang memberikan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki WNI.
Sertifikat tanah adalah dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membuktikan keabsahan kepemilikan properti.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved