Koalisi Prabowo dan Sandiaga Mulai Goyah

KONSTELASI politik pasca-Pemilu serentak 17 April semakin menarik dicermati.

Terlebih ketika pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berdasarkan hasil Situng Komisi Pemilihan Umum hingga pukul 20.30 WIB dengan entri data sebesar 48% terus mengungguli pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Amin mendominasi dengan raihan suara 56,29% atau 41.302.587 suara, sedangkan Prabowo-Sandi meraup 43,71% atau 32.068. 294 suara. Dengan raihan suara itu, Jokowi-Amin  unggul dengan selisih 9.234.293 suara dari Prabowo-Sandi.

Terkait dengan hal itu, Koalisi Adil Makmur, koalisi yang mengusung pasangan 02, diindikasikan mulai goyah. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki gelagat akan berpindah koalisi. Hal itu salah satunya diperkuat setelah ada pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Jokowi.

Namun, dalam kepengurusan DPP PAN, peluang soal pindah koalisi masih jadi perdebatan. Ketua Mahkamah PAN, Yasin Kara, mengatakan sangat terbuka bagi PAN berpindah koalisi.

Senada dengan Yasin, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan juga mengatakan PAN terbuka pada kemungkinan pindah ke koalisi Jokowi-Amin. “Ya terbuka,” ujar Bara, kemarin.

Bara mengatakan memang belum ada pembahasan resmi di tubuh partai soal kemungkinan pindah koalisi. Namun, sudah ada beberapa orang yang menyuarakan hal itu di internal partai. Ia mengatakan perubahan arah sangat mungkin dilakukan.

Kepastiannya akan dibahas pascapengumuman pemenang pemilu presiden secara resmi oleh KPU. “Kita akan lihat posisi apa yang terbaik diambil oleh PAN untuk lima tahun ke depan.”

Namun, cawapres nomor 02 Sandiaga Uno menepis isu adanya perpecah­an di tubuh koalisinya. Sandi juga menepis adanya isu Partai Demokrat mulai didekati kubu Jokowi-Amin.

“Saya selalu berkontak dengan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). WA-WA-anlah, biasa itu sesama anak Jaksel. Jadi, no issue. Kita solid,” tandas Sandi di Masjid At-Taqwa, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, menyebut Jokowi terus menjalin komunikasi dengan elite Demokrat, termasuk  SBY dan AHY.

Meredam suasana
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan, jika becermin pada hasil hitung cepat (quick count), sulit untuk tidak menyatakan bahwa pemenang pilpres sudah diketahui. Namun, kata dia, jika hendak menunggu hasil real count (RC) KPU pada 22 Mei, tidak pula ­salah.

“Jangan kemudian menyatakan bahwa akan menunggu hasil RC KPU, tetapi menyatakan KPU curang. Itu dua sikap yang berseberangan satu sama lain,” ujarnya, tadi malam.

Mestinya sikap partai yang kalah meredam suasana tanpa harus bergabung dengan koalisi yang menang. “Hal ini agar konsep ­checks and ­balances tetap terlaksana,” ­tandasnya.

Senada, pakar politik LIPI Syamsuddin Haris tidak setuju jika partai dari koalisi yang kalah nantinya berpindah ke koalisi yang menang. “Demokrasi yang sehat membutuhkan kekuatan oposisi yang signifikan,” ujar Haris. (Faj/*/X-4)