Petugas Pemilu Pahlawan Demokrasi

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmattullah staf Desa Cadas Ngampar, tadi sekitar pukul 14.30 WIB. Bertambah satu lagi pejuang demokrasi yang meninggal," ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Heri Setiawan, Sabtu (27/4).

Meninggalnya anggota Linmas Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, itu menambah lagi jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Bogor. Menurut Heri, hingga Sabtu (27/4), jumlah petugas KPPS d wilayahnya yang meninggal mencapai 8 orang.

Secara nasional, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik memaparkan  ratusan petugas KPPS telah wafat. Jumlah itu setiap hari bertambah karena ribuan dari mereka terbaring sakit. Pada Jumat (26/4), tercatat sudah 230 petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia. "Data per 27 April 2019 pukul 18.00 WIB, anggota KPPS yang wafat ada 272 dan yang sakit ada 1.878 sehingga totalnya ada 2.150," ujar Evi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (27/4).

Evi menjelaskan lonjakan angka itu akibat banyaknya petugas KPPS yang belum melapor kepada KPU.

"Semua sedang sibuk menjalankan tahapan. Proses situng juga kan menjadi perhatian semua penyelenggara di semua tingkatan," jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi pihak-pihak yang selama ini membantu dalam pelayanan kesehatan bagi petugas KPPS yang terkena musibah. Misalnya, kepolisian di tingkat kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit kepolisian sudah memberikan pelayanan di tingkat kecamatan.

Kelelahan
Penyebab utama dari meninggalnya ratusan petugas KPPS dilaporkan ialah akibat kelelahan saat menjalankan tugas. Hal itu antara lain yang juga menimpa Soso Topayung, petugas KPPS Pemilihan Distrik (PPD) Salawati, Kabupaten Sorong, Sabtu,(27/4).

Kejadian yang sama juga menimpa tiga petugas KPPS di Kabupaten Garut. Ketiga petugas tersebut ialah Mahmudin, warga Kampung Cikancung, Desa Mekarhurip, Kecamatan Sukawening; Aja, warga Kampung Pasirekek, Desa Ciburial, Kecamatan Leles; dan pengawas TPS Asep Sumeri, warga Desa Talagasari, Kecamatan Banjarwangi.

Untuk menghargai jasa-jasa ratusan petugas KPPS yang wafat itu, pengamat politik dari Universitas Widya Mandira, Kupang, Pater Gregorius Neonbasu, SVD, mengusulkan agar mereka mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan demokrasi.    

"Mereka yang meninggal harus disebut sebagai 'pahlawan demokrasi' karena mereka berkorban demi terciptanya alam demokrasi di Indonesia," kata Pater Gregorius.    

Rohaniwan Katolik itu menambahkan, bukan hanya yang meninggal, petugas KPPS yang sakit juga harus diberikan santunan yang sesuai dengan pengorbanan mereka.

Santunan Rp30 juta-Rp36 juta bagi yang meninggal, menurut Pater, jauh dari memadai. "Karena itu terkait nyawa orang dan keluarga yang ditinggalkan." (Ins/MS/WJ/BB/AD/Ant/X-6)