Sengketa Pemilu Harus Jalur Hukum, Tak Boleh Lewat Aksi Jalanan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) islam serta para tokoh masyarakat sepakat agar persoalan pemilu hanya diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak melalui aksi di jalan.

"Semua masalah harus kembali ke hukum. Apapun masalahnya dapat diselesaikan oleh Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi bila ingin menyelesaikan persoalan itu. Jangan ada yang yang berbuat sendiri-sendiri," tutur Jusuf Kalla, di kediamannya di Jakarta, Senin (22/4).

Jusuf Kalla pun menekankan bahwa penyelesaian pemilu ini harus diselesaikan dengan baik dan jujur agar masyarakat dapat tenang menerima hasil pemilu. Dengan begitu Jusuf Kalla meyakini masyarakat akan kembali kepada sedia kala.

"KPU harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, transparansi sebaik-baiknya, itu KPU. Karena apabila KPU menjalankan itu, masyarakat akan tenang dan masyarakat (akan) menunggu hasil dengan sebaik-baiknya sehingga apapun hasilnya dapat diterima," tutur Jusuf Kalla.

Terkait dengan usulan agar KPU segera meng-upload seluruh data C1 miliknya agar menunjukkan transparansi kepada masyarakat, Jusuf Kalla menilai hal tersebut sebagai usulan yang baik.

Baca juga : Jokowi Siapkan Pesan Khusus Untuk Prabowo

Menurutnya KPU saat ini juga sudah berupaya transparan kepada publik dengan menampilkan data secara terbuka.

Wapres mengakui meski dirinya mengundang banyak tokoh pimpinan ormas dan tokoh masyarakat, namun para tokoh yang hadir tidak terlalu memiliki kewenangan yang banyak.

Menurutny6a yang memiliki kewenangan yang besar untuk meredam situasi saat ini adalah KPU, Pemerintah dan yang terpenting masing masing calon.

Meski pada saat yang sama para anggota pimpinan ormas memiliki kewajiban untuk menenangkan anggota di ormasnya masing masing. Oleh sebab itu Wapres menginginkan agar seluruh pihak jangan mengesankan lepas tangan dan membiarkan situasi di masyarakat menjadi liar terkait hasil pemilu kali ini.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Muhammadiyah KH Haedar Nasir, Ketua PBNU KH Said Agil Siraj,Ketua ICMI Prof Jimly Assiddiq ,Tokoh NU KH Solahuddin Wahid, Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar, Din Syamsuddin,Mahfud MD, Komaruddin Hidayat, serta Pimpinan Hidayatullah Nasirul Haq, serta Ketua Sarikat Islam Indonesia Hamdan Zoelva,Persis dan Tarbiyah Islamiyah. (OL-8)