Elite Politik Diminta Hentikan Spekulasi

PARA elite politik diminta dewasa menyikapi hasil Pemilu Serentak 2019. Mereka, terutama yang bertarung di pemilu, harus mampu menjaga pendukungnya agar taat kepada ketetapan konstitusi. “Kami sangat peduli damai, kepastian hukum bisa diciptakan di negeri ini. Jangan pertaruhkan ini gara-gara pemilu dan mari ciptakan suasana kondusif,” ujar pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Hadar menyampaikan undang-undang sudah menunjuk KPU sebagai wasit dari perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Karenanya, tidak elok kalau proses pengambilan suara pemilih yang rumit ini mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

“Penetapan pemenang atau hasil pemilu otoritasnya ada di KPU bukan hanya di level peraturan KPU, melainkan di level konstitusi kita. Semua peserta berhenti untuk menyatakan dirinya pemenang. Mari hormati adanya penerapan undang-undang yang sesungguhnya kepastian hukum,” paparnya.

Di sisi lain, eks Komisioner KPU itu menilai proses pencoblosan sudah berjalan cukup baik meski masih ada yang perlu dievaluasi. Partisipasi masyarakat meningkat menjadi 80%. Jumlah tersebut melebihi target yang dicanangkan KPU sebesar 75%. “Pemungutan suara secara umum, kita simpulkan berjalan cukup baik. Memang ada pemungutan suara ulang yang harus segera dituntaskan, tetapi situasi yang tercipta warga sudah partisipasi sampaikan pilihan, mari kita tunggu hasil finalnya,” pungkasnya.

Hentikan spekulasi

Hal senada diungkapkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, yang mewakili koalisi juga meminta agar para elite tidak lagi melontarkan spekulasi di ruang publik agar masyarakat tidak terprovokasi, sebaliknya menjunjung sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. “Elite diharap tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan bisa membelah sesama warga masyarakat. Kedepankan perilaku yang proporsional dan berbasiskan komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, klaim kemenangan yang terus-menerus digulirkan akan melahirkan tribalisme politik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. “Akan menegasikan solidaritas yang sudah kita ba­ngun jauh sebelum pemilu ada, sangat sayang kalau solidaritas kita gadaikan hanya untuk pemenuhan ambisi kekuasaan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, masyarakat pada dasarnya ingin mengakhiri ketegangan politik pasca-Pilpres 2019. Mereka sudah jenuh dengan ketegangan yang semakin menjadi mulai awal hingga akhir kampanye. “Eskalasi terus memanas, kita sedih, banyak masyarakat berharap kehidupan politik menjadi normal,” katanya.

Ray mengatakan klaim kemenangan yang terus digaungkan para pendukung calon membuat masyarakat bingung. Padahal, jalur resmi sesuai dengan konstitusi sudah dijalankan penyelenggara pemilu. “Banyak orang berharap 17 April cepat selesai, tapi apa mau disebut setelah tanggal 17 itu ternyata tidak baik juga. Orang mudah menuduh dan suasana kurang lebih sama,” pungkasnya.

Karena itu, tambah Ray, peserta pemilu maupun pendukungnya harus berhenti saling klaim kemenangan hingga muncul keputusan resmi KPU. “Saya berharap ditangkap elite politik termasuk meredam tindakan yang dapat mencederai demokrasi,” katanya.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, para kandidat harus siap menerima hasil pemilu  terutama saat menghadapi kekalahan. (Medcom/P-4)