Meninggalnya Anggota KPPS akan Dievaluasi

KOMISIONER KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan KPU tidak akan berdiam diri dalam menanggapi banyaknya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). KPU akan memberikan santunan bagi keluarga korban.

Ke depan, Wahyu mengatakan akan mengusulkan pada pemerintah dan DPR agar petugas KPPS diberi tunjangan dan asuransi.

"Sudah saatnya negara, pemerintah memperhatikan jaminan kesehatan badan penyelenggara pemilu ad hoc. Sebab, volume pekerjaan mereka yang luar biasa berar," ujar Wahyu ketika dihubungi, Minggu (21/4).

Ia mengatakan berharap ke depan dapat diberikan perhatian agar jaminan kesehatan para KPPS masuk dalam struktur anggaran pelaksanaan pemilu. Dengan begitu, ada jaminan yang jelas jika terjadi kendala seperti sakit atau kecelakaan selama petugas KPPS menjalankan tugas.

"Konsekuensi logis dari pemilu serentak kan volume pekerjaan menjadi sangat meningkat, nah tentu saja volume pekerjaan yang sangat meningkat konsekuensinya kan energi, pikiran para penyelenggara itu kan juga berlipat. Kami prihatin semoga ini menjaid masukan bagi pembuat UU untuk memformulakan sistem pemilu untuk pemilu berikutnya," ujar Wahyu.

Baca juga: Lagi, Dua Petugas KPPS Tasikmalaya Meninggal

Terkait masukan dari berbagai pihak untuk tidak lagi melakukan pemilu serentak pada 2024, Wahyu mengatakan KPU tidak berkapasitas berpendapat atau menentukan itu.

"KPU bukan dalam menilai UU. Jadi ya kita kembalikan lagi kepda pembuat UU dalam hal ini pemerintah dan DPR," ujar Wahyu.

Sementara itu, hingga saat ini, Wahyu mengatakan, setidaknya 56 petugas KPPS meninggal dunia saat menjalankan tugas pemilu sejak 17 April lalu. Namun, KPU masih belum bisa merilis dengan pasti di mana saja dan penyeban pastinya. Pendataan masih terus dilakukan untuk mengetahui jumlah pasti dan kondisi setiap anggota KPPS yang meninggal pasca pemilu di setiap daerah.

"Ya sementara katanya begitu (56 orang). Tapi kami belum bisa sampaikan rilis yang akurat," ujar Wahyu. (OL-7)