Jokowi: Reformasi Perpajakan Konsisten Dilakukan

CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengklaim pemerintahannya bersama Jusuf Kalla telah konsisten melakukan reformasi di bidang perpajakan, yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Menurut saya, di bidang penerimaan pajak ini, kalau kita konsisten lakukan reformasi di bidang pajak, pelayanan, online pajak, itu akan memberikan dampak signifikan pada pembayar pajak untuk datang membayar pajaknya karena mereka merasa dilayani dengan baik dan itu sudah kita lakukan," ujar Jokowi dalam debat capres kelima yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta , Sabtu malam.

Dalam debat capres pamungkas tersebut, Jokowi menyampaikan kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa saat ini penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui fasilitas e-filing yang kini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kapan pun dan dimana pun.

"Ini reformasi di bidang perpajakan yang bisa dilakukan, tapi memang masih banyak yang perlu kita benahi," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa gagasan Prabowo untuk menaikkan tax ratio menjadi 16% dalam satu tahun pemerintahan, sangat tidak masuk akal. Jika dipaksakan akan menyebabkan ekonomi terguncang. "Itu sekitar Rp750 triliun dari keseluruhan PDB untuk pajak. Itu akan menyebabkan ekonomi kita shock," ujarnya.

Namun, Prabowo membantahnya, bahwa 16% tersebut tidak dalam satu tahun.

Sebelumnya, Prabowo meyakini bahwa tax ratio Indonesia bisa mencapai 16%. Hal itu bisa dicapai dengan menggunakan program information technology dengan komputerisasi.

"Saya yakin dengan program informatika, penggunaan teknologi, transparansi, bisa belajar dan contoh dari negara lain, kita pun bisa kembali ke 16%, bahkan 19%," kata Prabowo dalam debat kelima, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).

Prabowo mengatakan bahwa tax ratio Malaysia dan Thailand bisa mencapai 19%. Itu karena kedua negara tersebut melaksanakan program information technology dengan menggunakan komputerisasi.

Pada kesempatan tersebut, diakui Prabowo, masalah penerimaan negara adalah hal yang sangat krusial. KPK, kata dia, mengatakan bahwa penerimaan Indonesia seharusnya sebesar Rp 4.000 triliun tiap tahun. Tapi, saat ini hanya Rp 2.000 triliun.

"Saya selalu mengatakannya Rp 1.000 triliun, tapi KPK mengatakan lebih. Dalam tahun 97, waktu orde baru, Indonesia sempat tax ratio-nya 16%. Sekarang merosot jadi 10%, berarti kita kehilangan USD 60 miliar tiap tahun," pungkasnya. (Ant/OL-4)